KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Maraknya perkebunan sawit liar di Bangka Selatan kian meresahkan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi sumber air baku persawahan masyarakat habis dibabat dan digantikan dengan kelapa sawit. Kondisi ini membuat Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, meluapkan kemarahan dalam rapat bersama perusahaan perkebunan sawit di Ruang Banmus DPRD Babel, Senin (22/9). Selasa (23/9/2025)
Dalam rapat itu, Rina tak bisa menutupi emosinya. Ia menilai apa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap komitmen negara menjaga ketahanan pangan sekaligus pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.
“DAS itu dibalik, yang arahnya ke bendungan sumber air, diputar, dibuang ke laut, ke sungai kepoh. Sampai hati kalian menghancurkan itu semua?” seru Rina dengan nada tinggi.
Sawit Kuasai Ribuan Hektare Lahan
Politisi Partai Golkar ini menyoroti kerakusan pengusaha sawit yang sudah menguasai ribuan hektare lahan di Bangka Belitung. Namun alih-alih memberi manfaat, ekspansi sawit justru mengancam kebutuhan dasar masyarakat, terutama air dan pangan.
“Kami minta pengusaha sedikit berempatilah ke masyarakat. Kamu sudah untung banyak, menguasai ribuan hektare lahan Bangka Belitung. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Menurut Rina, aktivitas sawit liar tidak hanya merusak DAS. Sejumlah lahan pertanian di Desa Bikang dan Desa Rias, yang berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), juga ikut ditanami sawit. Padahal, undang-undang dengan tegas melarang pengalihfungsian KP2B.
“Itu KP2B, bersurat lah, jelas tidak boleh. Ada aturannya, ada UU sumber daya air yang mengatur. Tapi kenyataannya tetap dihancurkan. Memang agak aneh Bangka Belitung ini, banyak orang sakti, tidak tersentuh hukum,” kata Rina dengan nada kesal.
Ancaman Konflik Sosial
Rina juga mengingatkan dampak sosial dari pembabatan DAS. Menurutnya, masyarakat di Desa Serdang hingga Desa Pergem sangat bergantung pada air baku dari DAS untuk persawahan. Jika aliran air terganggu, petani yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup bisa semakin terpuruk.
“Jangan sampai ini jadi konflik sosial. Desa Serdang sampai Desa Pergem itu DAS sumber air baku petani yang kalian hancurkan. Sungai Kemis juga, aliran airnya dibalik. Kasihan petani, mereka hanya untuk makan saja. Berempatilah!” tegas Rina dengan suara lantang.
Kondisi ini juga mengancam keberlangsungan ketahanan pangan daerah. Dengan lahan sawah yang kian tergerus sawit, produktivitas pertanian bisa menurun drastis. Padahal, pemerintah pusat tengah mendorong daerah untuk menjaga ketersediaan pangan sebagai prioritas nasional.
Sentilan untuk Dinas Pertanian
Kemarahan Rina tidak hanya ditujukan pada pengusaha sawit. Ia juga menyentil keras kinerja Dinas Pertanian Bangka Belitung yang dianggap lemah dalam pengawasan. Menurutnya, sikap diam sama saja dengan membiarkan aturan dilanggar dan masyarakat dikorbankan.
“Jangan diam saja Dinas Pertanian. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur! Tugas kalian memastikan DAS dan KP2B tidak dihancurkan,” ucapnya dengan nada tajam.
Rina menegaskan bahwa pengawasan yang lemah hanya akan memperburuk keadaan. Ia meminta agar aparat dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret, mulai dari penertiban lahan, penegakan hukum, hingga pemulihan DAS yang rusak.
Desakan Penindakan Tegas
Kasus di Bangka Selatan ini menambah daftar panjang persoalan sawit liar di Bangka Belitung. Banyak kawasan kritis, termasuk sumber air, dicaplok untuk ditanami sawit tanpa izin resmi. Kondisi ini menimbulkan kerugian besar, baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
Rina mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang bermain di balik praktik ilegal tersebut. Ia menegaskan, kasus ini bukan hanya soal perebutan lahan, melainkan menyangkut masa depan petani dan ketahanan pangan masyarakat Babel.
“Ini bukan sekadar soal lahan, tapi soal masa depan petani dan pangan masyarakat Bangka Belitung,” tandasnya.
Harapan ke Depan
Sebagai salah satu srikandi politik di Babel, Rina menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan sawit liar ini. Ia berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama mencari solusi yang berpihak pada rakyat.
Menurutnya, langkah penertiban sawit liar tidak bisa ditunda lagi. Selain mengembalikan fungsi DAS, pemerintah juga harus memastikan lahan pertanian rakyat tidak terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang.
“Kalau dibiarkan, masalah ini bisa semakin besar. Kita bicara tentang keberlangsungan hidup petani, generasi muda, dan masa depan daerah. Jangan sampai karena sawit liar, kita kehilangan pangan dan perdamaian sosial di Bangka Belitung,” tutup Rina.
Kasus sawit liar di Bangka Selatan kini menjadi perhatian publik. Tekanan dari DPRD dan masyarakat diharapkan mampu menggugah keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan serta melindungi sumber daya alam yang menjadi hak bersama. (Sumber : elaeis.co, Editor : KBO Babel)
