KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Pemerintah daerah dan perwakilan wilayah penghasil timah di Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong percepatan pembayaran sisa royalti timah sebesar 4,5 persen yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah pusat. Dana tersebut dinilai sangat penting untuk menutup defisit anggaran daerah, terutama pada sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan. Kamis (19/2/2026)
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan perlunya dukungan penuh anggota DPR RI agar proses pencairan dana dapat segera direalisasikan. Menurutnya, tekanan dari daerah saja tidak cukup kuat untuk mempercepat keputusan di tingkat pusat.
“Saya butuh dukungan seluruh teman-teman DPR RI di Jakarta untuk membantu percepatan pembayaran sisa royalti 4,5 persen yang belum dibayarkan. Jika hanya didesak dari bawah, akan sulit menyampaikannya ke pemerintah pusat,” ujar Didit saat diwawancarai awak media, Rabu (18/2/2026).
Didit menjelaskan bahwa pembayaran royalti timah seharusnya dilakukan setelah melalui proses audit resmi. Karena itu, ia berharap BPK RI turut berperan aktif mendorong percepatan melalui mekanisme yang berlaku, khususnya di Kementerian Keuangan RI sebagai pihak yang berwenang dalam penyaluran dana.
Menurutnya, kejelasan administrasi dan hasil audit menjadi kunci agar pembayaran royalti tidak terus tertunda. Pemerintah daerah mengaku telah menunggu cukup lama, sementara kebutuhan anggaran semakin mendesak.
Selain percepatan pembayaran, Didit juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perhitungan nilai royalti. Ia menyebutkan adanya informasi bahwa total sisa royalti bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun, namun angka tersebut masih memerlukan verifikasi karena metode perhitungannya belum sepenuhnya jelas.
Ia menambahkan, data produksi timah pada November dan Desember 2025 diduga belum masuk dalam perhitungan akhir. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi besaran royalti yang seharusnya diterima daerah.
“Kita ingin jelas hitung-hitungannya seperti apa. Apalagi di 2026 harga timah sangat tinggi. Kalau produksi 50.000 ton dengan harga saat ini, tentu nilainya sangat besar. Persentasenya bahkan bisa signifikan,” tegasnya.
Kondisi harga timah global yang sedang tinggi membuat potensi penerimaan daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap perhitungan dilakukan secara akurat dan transparan agar hak daerah tidak berkurang.
Dana royalti tersebut direncanakan untuk menutup defisit anggaran di sektor layanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan di Bangka Belitung. Pemerintah daerah menilai keterlambatan pembayaran berpotensi menghambat program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Didit menegaskan bahwa daerah penghasil timah telah menjalankan kewajibannya, termasuk upaya pemulihan lingkungan pascatambang. Karena itu, pemerintah pusat diminta segera memenuhi hak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah menjalankan kewajiban, termasuk pemulihan lahan. Sekarang hak daerah untuk percepatan pembayaran sisa royalti harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penggunaan dana royalti telah diatur melalui kesepakatan dalam peraturan gubernur. Fokus utama alokasi dana tersebut adalah peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap DPR RI dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, agar proses administrasi tidak berlarut-larut. Dukungan politik di tingkat nasional dinilai sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Menurut Didit, keterlibatan Badan Anggaran DPR RI juga diperlukan untuk memastikan pembayaran royalti menjadi perhatian dalam kebijakan fiskal nasional. Tanpa dukungan tersebut, proses pencairan dikhawatirkan akan terus tertunda.
Di tengah tekanan anggaran daerah, tambahan dana royalti timah diyakini mampu memperkuat stabilitas fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah daerah optimistis bahwa jika pembayaran segera direalisasikan, kualitas layanan publik di Bangka Belitung dapat meningkat secara signifikan.
Dengan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, percepatan pembayaran royalti dinilai bukan hanya soal hak daerah, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah daerah pun berharap proses ini dapat segera diselesaikan melalui koordinasi yang kuat antara daerah dan pemerintah pusat.
Jika dana tersebut cair dalam waktu dekat, Bangka Belitung diproyeksikan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menjalankan program prioritas tanpa harus menambah beban utang atau melakukan pemangkasan anggaran pada sektor penting lainnya. (Sumber : wowbabel.com, Editor : KBO Babel)
