KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekar Biru 2 di Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, harus menghadapi ketidakpastian setelah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tempat mereka bekerja diberhentikan sementara atau disuspensi selama 10 hari. Jum’at (28/8/2026)
Kabar penghentian sementara tersebut membuat 47 relawan SPPG Sekar Biru 2 berkumpul di halaman dapur MBG pada Kamis (27/8/2026). Mereka mengaku kebingungan lantaran pemberhentian operasional tersebut berlangsung secara mendadak.
Suspensi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan permasalahan pada menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat pada Senin (24/8/2026).
Namun, para relawan maupun pengelola SPPG mengaku tidak mengetahui adanya laporan keluhan dari penerima manfaat terkait menu yang dibagikan pada hari tersebut.
Mereka menyebut tidak menerima informasi mengenai keluhan dari pihak sekolah maupun kelompok penerima manfaat 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Bagi 47 relawan yang bekerja di dapur tersebut, penghentian selama 10 hari bukan persoalan ringan. Mereka kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan selama dapur tidak beroperasi.
Salah seorang relawan, Erdawati, mengaku sangat terpukul dengan kondisi tersebut. Perempuan berusia 50 tahun itu mengatakan pekerjaan sebagai relawan SPPG merupakan satu-satunya sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Hancur rasa hati ini, karena inilah satu-satu harapan saya untuk mencari nafkah buat anak saya yang masih sekolah, saya jadi tulang punggung keluarga,” ucap Erdawati sembari menahan tangis.
Erdawati mengaku telah bekerja di SPPG Sekar Biru 2 sejak dapur tersebut mulai beroperasi sekitar sembilan hingga 10 bulan lalu.
Selama bekerja, ia mengaku bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sebagai relawan SPPG. Karena itu, penghentian operasional selama 10 hari dinilai cukup berdampak terhadap kehidupan keluarganya.
Menurut Erda, selama bekerja di dapur tersebut dirinya tidak pernah menemukan bahan makanan yang dinilai tidak layak. Ia menyebut bahan yang digunakan dalam kondisi segar.
Ia juga mengaku selama sekitar 10 bulan operasional SPPG tidak pernah mendengar keluhan dari anak-anak sekolah terkait makanan yang dibagikan.
“Alhamdulillah anak sekolah enggak pernah ngeluh pak, sudah 10 bulan kita enggak pernah terjadi hal yang tidak-tidak seperti keracunan, tidak ada,” ujarnya.
Relawan Gantungkan Hidup dari Dapur MBG
Kondisi serupa disampaikan Nurhayati, relawan yang bertugas di bagian ompreng. Matanya tampak berkaca-kaca ketika menceritakan kondisi yang harus dihadapinya setelah dapur MBG disuspensi.
Nurhayati mengatakan dirinya harus memenuhi kebutuhan tujuh anak dari penghasilan yang diperoleh sebagai relawan SPPG.
Ia berharap dapur tempatnya bekerja dapat kembali beroperasi sehingga dirinya dan puluhan relawan lainnya dapat kembali memperoleh penghasilan.
“Nafkah dari saya semua, bapak udah enggak ada, ibu udah enggak ada, suami udah enggak ada. Kalau kami enggak kerja lagi mau dimakan apa anak-anak pak, anak-anak yang kecil masih sekolah,” jelasnya.
Para relawan juga mempertanyakan alasan suspensi yang mereka terima. Mereka mengaku selama ini bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan berupaya menjaga kualitas makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat.
Bahkan, mereka mengatakan anak-anak mereka sendiri turut menjadi penerima manfaat program MBG di sekolah.
“Enggak mungkin lah kami meracuni anak kami sendiri pak. Anak-anak kami di sekolah juga makan MBG dari sini juga,” ujar salah seorang relawan.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan para relawan yang tidak hanya mempertanyakan alasan suspensi, tetapi juga khawatir terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka.
Pengelola SPPG Juga Pertanyakan Suspensi
Sementara itu, Chyndy Desfa Lady, PIC Yayasan Al Murobbiyyah Badak Belik selaku pengelola SPPG Sekar Biru 2 Parittiga, juga mengaku terkejut dengan adanya pemberitahuan suspensi selama 10 hari.
Menurut Chyndy, pihak pengelola tidak mendapatkan komunikasi sebelumnya mengenai adanya persoalan yang dapat berujung pada penghentian sementara operasional dapur.
“Jadi tiba-tiba itu dapat chat dari kepala SPPG kalau dapur kena suspen. Sedangkan sebelumnya enggak pernah ada komunikasi kalau ada masalah,” ujar Chyndy.
Ia juga mempertanyakan dugaan permasalahan pada menu yang dibagikan Senin (24/8/2026). Menurutnya, pada saat menu tersebut didistribusikan, tidak ada laporan keluhan yang diterima pihak pengelola.
“Hari Senin itu enggak ada sama sekali keluhan-keluhan dari pihak manapun,” jelasnya.
SPPG Sekar Biru 2 diketahui mengelola sekitar 2.500 porsi makanan setiap hari. Penerima manfaatnya mencakup 17 sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Chyndy menjelaskan, pihak pengelola juga telah melengkapi dapur dengan sejumlah persyaratan dan sertifikasi yang berkaitan dengan pengelolaan makanan.
Menurut dia, SPPG tersebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), HACCP, sertifikat chef, sertifikat halal serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Selama 9 bulan beroperasi, kita Alhamdulillah belum pernah mendapat teguran ataupun keluhan,” sambungnya.
Atas kondisi tersebut, pihak pengelola berharap ada solusi agar dapur SPPG Sekar Biru 2 dapat kembali beroperasi. Komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) juga terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan sekaligus mencari jalan keluar.
Bagi pengelola, persoalan ini bukan hanya menyangkut keberlangsungan distribusi MBG kepada ribuan penerima manfaat, tetapi juga menyangkut nasib 47 relawan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari dapur tersebut.
“Banyak relawan yang kaget juga kenapa bisa di-suspen, jadi enggak bisa kerja selama 10 hari, kan itu cukup lama,” imbuh Chyndy.
Kini para relawan masih menunggu kepastian mengenai keberlanjutan operasional SPPG Sekar Biru 2. Mereka berharap suspensi dapat segera mendapatkan kejelasan sehingga dapur kembali dibuka dan mereka dapat bekerja seperti biasa.
Di sisi lain, pihak pengelola juga masih berupaya berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengetahui secara pasti dasar suspensi serta langkah perbaikan yang harus dilakukan.
Sementara itu, dugaan persoalan pada menu MBG yang menjadi alasan suspensi masih menjadi hal yang dipertanyakan oleh pihak relawan dan pengelola. Mereka berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta di lapangan, sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan keberlangsungan program maupun mata pencaharian para relawan. (Sumber : Bangkapos.com, Editor : KBO Babel)
