Tak Mau Warga Terus Mengantre, Kapolres Bangka Panggil Pengelola SPBU dan Perketat Pengawasan BBM

KBOBABEL.COM (SUNGAILIAT) — Kelangkaan dan panjangnya antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bangka mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Bangka. Menyikapi kondisi tersebut, Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra mengambil langkah tegas dengan mengerahkan Tim Macan, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), serta Intelkam untuk mengusut dugaan praktik pengerit, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Kamis (18/6/2026)

Langkah ini dilakukan setelah antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya permintaan BBM subsidi, khususnya Pertalite, menyusul naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang kini mencapai sekitar Rp16.500 per liter.

Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite sehingga beban distribusi BBM subsidi semakin meningkat. Situasi ini membuat warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Kapolres Bangka AKBP Deddy Dwitiya Putra mengatakan pihaknya tidak ingin kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang sengaja membeli BBM subsidi dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali demi meraup keuntungan pribadi.

Karena itu, Polres Bangka akan memanggil seluruh pengusaha maupun pengelola SPBU yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bangka untuk melakukan evaluasi dan penertiban sistem distribusi BBM.

“Kita akan panggil pengusaha atau pengelola SPBU untuk ditertibkan. Jangan sampai praktik pengerit BBM ini kembali berulang dan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM,” tegas AKBP Deddy saat kegiatan coffee morning bersama wartawan di Sungailiat, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, peran pengelola SPBU sangat penting dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Pengawasan yang lemah berpotensi membuka celah bagi oknum yang memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Bangka telah memerintahkan Satreskrim dan Intelkam melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tim akan mengumpulkan informasi terkait dugaan penimbunan, pembelian berulang menggunakan kendaraan berbeda, hingga kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang memanfaatkan kondisi kelangkaan BBM.

“Kami sudah meminta Kasat Reskrim dan jajaran Intel untuk melakukan pendalaman. Jika ditemukan adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat SPBU, Polres Bangka juga meminta dukungan dari pihak Pertamina untuk membuka data distribusi BBM secara transparan. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui jumlah pasokan yang masuk ke setiap SPBU serta memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa keterbukaan data akan memudahkan aparat dalam melakukan pengawasan dan mendeteksi jika terdapat indikasi penyimpangan.

“Dengan data yang jelas, kami bisa melihat apakah distribusi sesuai kuota atau ada penyimpangan di lapangan. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengawasan,” katanya.

Selain fokus pada pengawasan distribusi, Polres Bangka juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat panjangnya antrean kendaraan di SPBU.

Dalam beberapa kasus, antrean panjang sering kali memicu perselisihan antar pengendara karena berebut giliran pengisian BBM. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Polsek di wilayah Kabupaten Bangka diminta meningkatkan patroli dan melakukan pemantauan di SPBU yang mengalami kepadatan.

Kehadiran polisi di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Kami telah menginstruksikan seluruh Polsek untuk melakukan pemantauan di SPBU yang antreannya panjang. Tujuannya agar situasi tetap kondusif dan masyarakat merasa aman saat mengantre,” jelasnya.

Kapolres juga mengingatkan pengelola SPBU agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Menurutnya, pengelola memiliki tanggung jawab moral dan operasional untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Pengaturan antrean yang tertib, pengawasan terhadap pembelian BBM, serta koordinasi dengan aparat keamanan menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap pengelola SPBU.

“Pihak pengelola SPBU harus bertanggung jawab mengatur antrean dan pelayanan dengan baik sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan lancar, aman, dan nyaman,” tegasnya.

Langkah cepat yang diambil Polres Bangka mendapat perhatian masyarakat yang selama ini mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM akibat antrean panjang. Warga berharap pengawasan yang dilakukan aparat dapat mengungkap praktik pengerit maupun penimbunan yang diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM di lapangan.

Dengan diterjunkannya Tim Macan, Satreskrim, dan Intelkam, Polres Bangka menunjukkan komitmennya untuk menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Aparat juga memastikan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi. (Sumber : Bangkapos.id, Editor : KBO Babel)