KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, menyampaikan sikap tegas terkait aktivitas operasional PT BPP yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Dalam sebuah pertemuan yang digelar pada Kamis (11/6/2026), Yogi meminta perusahaan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya sampai tercapai kesepakatan bersama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Jum’at (12/6/2026)
Menurut Yogi, persoalan yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Ia menilai masih adanya keberatan dari masyarakat menunjukkan bahwa proses komunikasi dan musyawarah belum berjalan secara optimal. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan pihak perusahaan lebih mengedepankan dialog sebelum aktivitas operasional dilanjutkan.
“Kondisi seperti ini tidak dapat ditoleransi. Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pemerintah membiarkan perusahaan tetap beroperasi padahal belum ada musyawarah dan kesepakatan dengan masyarakat setempat? Tolong dengarkan aspirasi kami, jangan mengabaikan hal ini,” tegas Yogi.
Politisi muda tersebut menilai aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, pembangunan dan investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan kehidupan di wilayah tersebut.
Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan pihak yang harus dikalahkan oleh kepentingan investasi. Sebaliknya, masyarakat harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan lingkungan dan ruang hidup mereka.
“Perusahaan tidak boleh merasa lebih besar dari masyarakat. Masyarakat sudah tinggal dan mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun. Kehadiran investasi harus tetap menghormati hak-hak masyarakat yang lebih dahulu ada,” ujarnya.
Yogi juga menyoroti dampak yang dirasakan warga sejak aktivitas perusahaan mulai berjalan. Menurutnya, berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia mengungkapkan bahwa keresahan warga sebenarnya sudah muncul sejak tahap awal rencana pembangunan pabrik tersebut. Sejak awal, sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan dan meminta adanya penjelasan lebih rinci terkait dampak yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan.
Namun hingga kini, menurut Yogi, sebagian masyarakat masih merasa belum mendapatkan kepastian mengenai sejumlah persoalan yang mereka khawatirkan. Karena itu, ia menilai langkah terbaik saat ini adalah menghentikan sementara aktivitas perusahaan sampai seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi.
“Perlu ditegaskan, masyarakat tidak menolak investasi atau pembangunan pabrik. Yang mereka minta adalah adanya musyawarah, keterbukaan informasi, serta jaminan bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi,” katanya.
Menurut Yogi, pendekatan dialog dan musyawarah merupakan cara paling efektif untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia berharap perusahaan dapat menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga berbagai permasalahan dapat dibahas secara terbuka.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga harmoni sosial dan lingkungan.
“Jika masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai, maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Sebaliknya, jika aspirasi mereka diabaikan, potensi konflik akan terus muncul,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yogi juga menyambut baik langkah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak terkait. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang.
Ia optimistis persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Namun demikian, ia tetap menegaskan bahwa aktivitas perusahaan sebaiknya dihentikan sementara sampai ada kesepakatan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Kami yakin dengan kepemimpinan Ketua DPRD Babel, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak tentu menginginkan solusi yang adil dan menguntungkan bersama,” katanya.
Meski demikian, Yogi kembali menegaskan bahwa penghentian sementara operasional perusahaan merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses musyawarah.
“Kami tetap meminta agar tidak ada aktivitas apa pun yang dilakukan oleh perusahaan sebelum tercapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Musyawarah harus menjadi prioritas agar persoalan ini tidak semakin melebar,” pungkasnya.
Pernyataan Yogi Maulana tersebut menambah perhatian publik terhadap polemik yang berkembang terkait aktivitas PT BPP. Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perusahaan dalam mencari solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat setempat. (M.Taufik/KBO Babel)
