KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa kondisi Jembatan Emas Pangkalpinang yang saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil keputusan teknis yang jelas agar jembatan tersebut dapat kembali berfungsi sebagai infrastruktur penghubung wilayah secara optimal. Senin (16/3/2026)
Menurut Edi, keberadaan jembatan yang menjadi salah satu ikon Kota Pangkalpinang itu memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang membuat jembatan tersebut tidak lagi dioperasikan secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah daerah yang selama ini tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan sebenarnya dapat dipahami dari sisi keterbatasan anggaran. Biaya operasional serta pemeliharaan sistem buka–tutup dinilai cukup besar, sementara kondisi fiskal daerah saat ini tidak terlalu longgar.
“Secara jujur kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah memang terbatas. Kalau hanya untuk mengoperasikan mekanisme buka–tutup dengan biaya besar, tentu itu menjadi beban tersendiri bagi APBD. Dalam konteks efisiensi, alasan itu masih bisa dipahami,” ujar Edi Nasapta saat menyampaikan pandangannya terkait kondisi jembatan tersebut.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis tersebut kehilangan fungsi utamanya. Menurutnya, persoalan utama yang harus segera dijawab bukan sekadar soal operasional, tetapi bagaimana menemukan solusi desain dan konstruksi yang lebih rasional secara teknis maupun ekonomi.
Karena itu, Edi meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani bersama DPRD, dinas teknis pekerjaan umum, serta balai teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia segera duduk bersama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep teknis jembatan tersebut.
Menurutnya, langkah evaluasi desain sangat penting untuk menentukan apakah sistem buka–tutup yang selama ini digunakan masih relevan untuk dipertahankan atau justru perlu diganti dengan konsep konstruksi baru yang lebih efektif.
“Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan desain konstruksi yang berbeda, misalnya dengan elevasi jembatan yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme buka–tutup,” kata Edi.
Ia menilai kajian teknis semacam itu seharusnya dapat segera disiapkan oleh dinas teknis bersama balai kementerian di daerah. Dengan adanya kajian yang komprehensif, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah pembangunan berikutnya.
Selain persoalan desain teknis, Edi juga menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah untuk mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan atau perbaikan infrastruktur strategis seperti Jembatan Emas seharusnya dapat memanfaatkan berbagai program pendanaan nasional yang tersedia.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah. Melalui program tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah yang dinilai memiliki nilai strategis.
“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi soal memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan masalah infrastruktur strategis di daerah. Yang penting jembatan ini bisa diperbaiki dan kembali berfungsi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak serta-merta mengubah status kepemilikan aset. Menurutnya, meskipun pembangunan atau perbaikan dilakukan dengan dukungan dana pusat, jembatan tersebut tetap harus tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih jauh, Edi menilai keberfungsian Jembatan Emas memiliki dampak langsung terhadap pengembangan kawasan timur Pulau Bangka yang sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi cukup besar. Di kawasan tersebut telah berkembang berbagai fasilitas penting yang dapat menjadi pusat aktivitas baru bagi masyarakat.
Salah satu fasilitas strategis yang berada di kawasan tersebut adalah RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan rumah sakit rujukan tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya.
Namun, tanpa konektivitas yang memadai, potensi pengembangan kawasan tersebut dinilai akan sulit berkembang secara optimal. Karena itu, keberfungsian jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis di Pangkalpinang menjadi sangat penting.
Edi menegaskan bahwa persoalan Jembatan Emas tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai proyek konstruksi semata. Lebih dari itu, keberadaan jembatan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah dan penguatan konektivitas ekonomi.
“Ini bukan sekadar soal jembatan. Ini soal konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini bisa berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi di lintas timur Pulau Bangka akan ikut bergerak,” katanya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian persoalan Jembatan Emas harus menjadi prioritas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar keputusan strategis dapat segera diambil.
Edi juga menegaskan bahwa DPRD siap mendorong percepatan penyelesaian masalah tersebut dari sisi kebijakan dan fungsi pengawasan. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak cepat dalam menyiapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. DPRD akan mendorong dari sisi kebijakan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah harus bergerak cepat dari sisi eksekusi,” tegasnya.
Ia berharap dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah dapat menentukan arah kebijakan yang jelas terkait masa depan Jembatan Emas, baik dari sisi desain teknis maupun skema pembiayaan yang akan digunakan.
“Kalau memungkinkan, tahun ini sudah harus ada langkah konkret. Minimal desain teknisnya sudah diputuskan dan skema pembiayaannya jelas,” pungkasnya. (Sandy Batman/KBO Babel)
