KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menjadi responden pertama dalam kegiatan pendataan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Senin (15/6/2026).
Pendataan perdana tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, didampingi tim petugas sensus yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk memperoleh data terbaru mengenai kondisi ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah.
Dalam proses wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit itu, petugas sensus mengajukan sejumlah pertanyaan dasar kepada Wali Kota Pangkalpinang sebagai bagian dari prosedur pendataan. Salah satu pertanyaan awal yang disampaikan petugas berkaitan dengan jumlah penghuni rumah dinas wali kota.
Pendataan dilakukan secara langsung melalui wawancara menggunakan instrumen yang telah disiapkan BPS. Metode ini dilakukan untuk memastikan seluruh data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Usai mengikuti proses pendataan, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan terpercaya agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran,” kata Saparudin.
Menurut Saparudin, keberadaan data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah dalam merancang program pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil masyarakat, termasuk perkembangan ekonomi dan potensi usaha yang ada di daerah.
Dengan data yang lengkap dan mutakhir, pemerintah dapat melakukan pemetaan berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan perhatian maupun dukungan lebih lanjut. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara serentak untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Dewi, hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu sumber data strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi.
“Pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Petugas akan melakukan pendataan secara bertahap kepada masyarakat dan pelaku usaha guna memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, selama masa pelaksanaan sensus, petugas BPS akan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
Menurut Dewi, keberhasilan pelaksanaan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Semakin lengkap dan akurat informasi yang diberikan, maka semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memotret struktur ekonomi daerah, mengetahui perkembangan sektor usaha, mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, serta menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan dan dinamika ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui pelaksanaan sensus ini, BPS berharap seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang dapat mendukung proses pendataan yang sedang berlangsung. Dengan partisipasi yang baik, data yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mampu menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.
Pelaksanaan pendataan yang diawali dengan menjadikan Wali Kota Pangkalpinang sebagai responden pertama tersebut sekaligus menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penyediaan data statistik yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. (Muhammad Rizky Ramadhan/KBO Babel)
