KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan komoditas mineral yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu modus yang disorot adalah pengusaha dari luar negeri yang masuk ke Indonesia menggunakan visa turis, tetapi diduga membeli emas dari tambang ilegal untuk kemudian dibawa keluar negeri. Kamis (17/9/2026)
Prabowo mengatakan pemerintah terus melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah tambang ilegal di Indonesia mencapai ribuan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Presiden Prabowo Menjawab, Kamis (17/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia mencontohkan adanya tambang ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan produksi emas dalam jumlah besar.
“Ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi 1 tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ini harus kita tertibkan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya potensi komoditas mineral yang menurut pemerintah selama ini berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Selain aktivitas penambangan, pemerintah juga menyoroti rantai perdagangan hasil tambang ilegal. Menurut Prabowo, emas hasil pertambangan ilegal tidak hanya beredar di dalam negeri, tetapi juga diduga diselundupkan ke luar Indonesia.
Salah satu modus yang disebut Prabowo adalah penggunaan visa turis oleh pengusaha asing. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan yang tercatat sebagai kunjungan wisata, namun menurut laporan yang diterima pemerintah, justru melakukan transaksi pembelian emas dari tambang ilegal.
“Kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia, kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu! Nah ini yang kita sedang tertibkan,” ujar Prabowo.
Pemerintah, kata dia, tengah memperkuat langkah penertiban terhadap praktik tersebut. Penindakan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang melakukan kegiatan pertambangan ilegal, tetapi juga terhadap jaringan perdagangan dan penyelundupan hasil tambang.
Persoalan serupa juga disinggung Prabowo terkait komoditas timah di Bangka Belitung. Ia mengatakan praktik penyelundupan timah melalui jalur laut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas tersebut sekaligus menutup sejumlah tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
“Penyelundupan, sekian puluh tahun penyelundupan timah dari Bangka berjalan. Tapi dengan kebijakan kita, kita tutup penyelundupan, kita hentikan berapa ratus tambang ilegal di Bangka,” katanya.
Prabowo kemudian mengaitkan penertiban tambang ilegal dengan kinerja PT Timah Tbk. Ia menyebut perusahaan tambang milik negara tersebut mencatat peningkatan keuntungan yang signifikan pada semester I 2026.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut keuntungan PT Timah mencapai sekitar Rp2,7 triliun dalam enam bulan pertama 2026, atau disebut sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“PT Timah sekarang untung! Untungnya Anda mungkin enggak percaya, sekarang PT Timah itu keuntungannya sembilan kali! 900%! Karena kita tegakkan aturan,” ujar Prabowo.
Data resmi PT Timah menunjukkan perseroan memang membukukan laba bersih Rp2,71 triliun pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 805 persen dibandingkan laba bersih Rp300 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan perseroan juga mencapai Rp10,42 triliun.
Dengan demikian, angka kenaikan laba yang disebut Prabowo sebagai 900 persen merupakan pembulatan, sementara laporan keuangan PT Timah mencatat pertumbuhan laba bersih sekitar 805 persen secara tahunan.
Kinerja tersebut juga telah melampaui target laba bersih PT Timah untuk sepanjang 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,61 triliun. Capaian semester I bahkan setara sekitar 169 persen dari target tahunan tersebut.
PT Timah kemudian mengajukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 karena sejumlah target finansial telah terlampaui pada semester pertama. Usulan perubahan target tersebut masih menunggu persetujuan pemegang saham.
Sementara itu, terkait tambang dan perdagangan mineral ilegal, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan penertiban. Fokus pemerintah mencakup aktivitas pertambangan tanpa izin, perdagangan hasil tambang ilegal, hingga penyelundupan komoditas ke luar negeri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap sumber daya mineral Indonesia sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Prabowo juga menekankan bahwa praktik pertambangan ilegal yang berlangsung dalam waktu panjang berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diterima negara. Karena itu, penertiban terhadap tambang ilegal dan jaringan penyelundupan disebut menjadi salah satu agenda yang terus didorong pemerintah. (Sumber : detikfinance, Editor : KBO Babel)
