Kasat Pol PP Pangkalpinang Dituding Bungkam, Tambang Ilegal Teluk Bayur Merajalela
- account_circle putri utami
- calendar_month Senin, 28 Apr 2025
- visibility 111
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto: Ilustrasi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kerusakan Lingkungan Meningkat, Penertiban Tambang Ilegal di Teluk Bayur Dipertanyakan
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Aktivitas tambang ilegal di kawasan Teluk Bayur, Kota Pangkalpinang, semakin menjadi-jadi tanpa adanya tindakan penertiban yang jelas. Ironisnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Pangkalpinang, Efran, justru terkesan membiarkan dan memilih bungkam. Senin (28/4/2025)
Masyarakat setempat mengeluhkan dampak buruk dari aktivitas tambang liar tersebut. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, tambang ilegal juga mengancam keselamatan warga sekitar.
Kebisingan dan kerusakan lahan aset pemerintah daerah sudah jadi pemandangan sehari-hari di Teluk Bayur.
Kerusakan yang ditimbulkan mencakup hilangnya fungsi lahan, pencemaran lingkungan, hingga potensi longsor di sekitar lokasi tambang. Sayangnya, hingga saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Pangkalpinang belum menunjukkan langkah konkret untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Hal ini memunculkan dugaan dari berbagai pihak bahwa ada pembiaran sistematis yang dilakukan oleh aparat. Bahkan, tidak sedikit yang menduga adanya praktik “main mata” antara oknum tertentu dengan pelaku tambang ilegal.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera bertindak tegas. Penegakan hukum yang transparan dan langkah konkret sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Mereka juga meminta klarifikasi langsung dari Kasat Pol PP terkait tudingan pembiaran ini.
Jika terus dibiarkan, tambang ilegal ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mencoreng integritas aparat yang seharusnya menegakkan Peraturan Daerah.
Teluk Bayur kini menjadi simbol dari kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di Kota Pangkalpinang. Warga berharap tindakan nyata segera diambil untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak Perda. (Sumber: Detik Timur, Editor: KBO-Babel)
- Penulis: putri utami
Saat ini belum ada komentar