KBOBABEL.COM (Jawa Timur) — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan di kementeriannya. Ia memastikan berbagai program prioritas di sektor pendidikan tetap berjalan sesuai rencana, bahkan akan diperluas pada tahun anggaran 2026. Sabtu (21/2/2026)
Penegasan tersebut disampaikan Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Timur, Kamis (19/2/2026). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti.
Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan Tetap Berjalan
Mu’ti menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Program tersebut mencakup perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, hingga sarana penunjang pembelajaran.
Menurutnya, realisasi pembangunan telah mencapai 93 persen, menunjukkan komitmen negara terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan tidak terganggu oleh program MBG.
Untuk tahun 2026, anggaran revitalisasi pendidikan tetap dialokasikan lebih dari Rp14 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki 11.474 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut berencana menambah dukungan anggaran untuk memperluas program tersebut secara signifikan.
“Presiden berencana memberikan tambahan anggaran revitalisasi bagi sekitar 60 ribu satuan pendidikan. Jika masuk dalam APBN, total revitalisasi tahun ini bisa mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan,” kata Mu’ti.
Program Bantuan dan Digitalisasi Tetap Dipertahankan
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memastikan berbagai program non-fisik tetap berjalan, termasuk digitalisasi pembelajaran, bantuan pendidikan bagi peserta didik, serta peningkatan kompetensi guru.
Mu’ti menegaskan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) tidak mengalami pengurangan. Program bantuan langsung ini tetap diberikan kepada siswa jenjang SD, SMP, SMA, hingga sekolah luar biasa (SLB) guna mencegah putus sekolah akibat kendala ekonomi.
Bahkan, pada tahun 2026 pemerintah akan memperluas cakupan PIP hingga ke tingkat pendidikan anak usia dini. Sebanyak 888 ribu murid taman kanak-kanak akan menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.
“Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ujarnya.
MBG Sebagai Investasi SDM Jangka Panjang
Mu’ti menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup sehat.
Berdasarkan data per 18 Februari 2026, MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan total 43,17 juta peserta didik penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ia menyebut program tersebut menjadi bagian dari inisiatif “Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat”, yang mencakup kebiasaan makan sehat, beribadah, belajar, serta berinteraksi sosial secara positif.
“Makan bergizi bukan hanya soal nutrisi, tetapi bagian dari pembentukan karakter dan kesiapan belajar siswa,” kata Mu’ti.
Dukungan Sarana Kesehatan Sekolah
Untuk menunjang keberhasilan MBG, Kemendikdasmen juga melakukan pembangunan fasilitas kesehatan dan sanitasi di sekolah. Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun dan merehabilitasi 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan serta 6.686 ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memastikan lingkungan sekolah mendukung kebiasaan hidup bersih dan sehat, sekaligus mencegah penyebaran penyakit.
“Program gizi harus didukung fasilitas sanitasi dan kesehatan yang memadai agar manfaatnya optimal,” ujarnya.
Polemik Anggaran Pendidikan
Penegasan Mu’ti muncul di tengah perdebatan publik mengenai prioritas belanja negara, khususnya setelah MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebagian kalangan menilai program tersebut berpotensi menggeser alokasi anggaran pendidikan. Hal ini diperkuat oleh dokumen Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026, yang mencatat anggaran MBG berada dalam pos belanja pendidikan.
Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran pada dana transfer ke daerah (TKD), yang selama ini menjadi sumber pembiayaan bantuan operasional sekolah (BOS) serta dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan.
Pemangkasan anggaran pendidikan sebenarnya telah terjadi sejak APBN 2025. Misalnya, pagu awal Kementerian Pendidikan Tinggi yang semula Rp57,68 triliun turun menjadi Rp43 triliun. Sementara anggaran Kemendikdasmen dari Rp33,55 triliun berkurang menjadi Rp26,27 triliun.
Pemerintah Tegaskan Program Berjalan Beriringan
Meski demikian, Mu’ti menekankan bahwa MBG tidak menggantikan program pendidikan, melainkan melengkapinya. Pemerintah, kata dia, berupaya menjalankan kedua agenda tersebut secara simultan demi meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan generasi muda.
Ia optimistis sinergi antara peningkatan gizi, infrastruktur pendidikan, bantuan finansial, serta penguatan kapasitas guru akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Semua program ini saling mendukung, bukan saling mengurangi,” pungkas Mu’ti. (Sumber : Tempo.co, Editor : KBO Babel)
