KBOBABEL.COM (MAGELANG) — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mengikuti kegiatan retreat nasional melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada 15 hingga 19 April 2026 di Akademi Militer Magelang. Kamis (16/4/2026)
Beliadi hadir mewakili Ketua DPRD Babel bersama para Ketua dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah dinamika pemerintahan dan tantangan pembangunan yang terus berkembang.
KPPD dirancang tidak hanya sebagai forum pembekalan, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kegiatan ini, para pimpinan DPRD diharapkan memiliki pemahaman yang selaras terkait arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mampu mengimplementasikannya di daerah masing-masing secara efektif.
Dalam keterangannya, Beliadi menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam retreat nasional ini memberikan banyak wawasan baru yang relevan dengan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan legislatif daerah. Ia menilai materi yang disampaikan sangat komprehensif, mencakup aspek kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga strategi penguatan sinergi pusat dan daerah.
“Banyak hal strategis yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan ini, terutama terkait bagaimana membangun kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan juga menjadi poin penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan kepentingan nasional,” ujar Beliadi.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas kepemimpinan merupakan kebutuhan mendesak bagi para pimpinan daerah, termasuk DPRD. Hal ini mengingat tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Menurutnya, pimpinan DPRD tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan strategis secara cepat, tepat, dan berbasis data. Dengan demikian, fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan ini membuka wawasan kami bahwa kepemimpinan di daerah harus semakin profesional dan terukur. DPRD harus mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif dan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Beliadi menekankan pentingnya implementasi dari setiap materi yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Ia berharap ilmu dan pengalaman yang didapat tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, melainkan dapat diterapkan secara konkret dalam pelaksanaan tugas di DPRD Babel.
“Kami ingin apa yang kami pelajari di sini benar-benar diimplementasikan. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan DPRD Babel ke depan semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Selain pembekalan materi, retreat nasional ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring antar pimpinan DPRD dari berbagai provinsi. Interaksi yang terjalin selama kegiatan memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, diskusi, serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Melalui forum tersebut, para peserta dapat saling belajar mengenai inovasi kebijakan, strategi pengawasan, hingga pendekatan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Beliadi mengaku optimistis bahwa keikutsertaan DPRD Babel dalam program KPPD ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja lembaga legislatif di daerah. Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
Dengan bekal yang diperoleh dari kegiatan ini, DPRD Babel diharapkan mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam mendukung program-program pemerintah, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami optimistis, melalui penguatan kapasitas seperti ini, DPRD Babel dapat semakin berperan dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu menjawab berbagai tantangan lokal secara lebih terukur dan berkelanjutan,” tutupnya. (Budi Yanto/KBO Babel)
