KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Pertamina Patra Niaga wilayah Bangka Belitung segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Bangka. Selasa (14/7/2026)
Desakan tersebut disampaikan Didit saat menerima Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, di ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (14/7/2026).
Menurut Didit, antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung yang dilakukannya di lapangan, banyak warga harus mengantre antara tiga hingga lima jam hanya untuk mendapatkan BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax.
“Saya sudah mengecek langsung ke lapangan bahkan saya sudah video call dengan GM Pertamina Babel tentang kondisi antrean BBM di Pulau Bangka ini agar cepat diselesaikan,” kata Didit.
Banyak Keluhan Masuk ke DPRD
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa DPRD Babel menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM.
Keluhan tidak hanya datang dari Kota Pangkalpinang, tetapi juga dari sejumlah kabupaten di Pulau Bangka yang mengalami kondisi serupa.
Menurutnya, masyarakat mengeluhkan antrean panjang yang menghabiskan waktu berjam-jam sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Aspirasi banyak masuk. Masyarakat mengeluhkan Pertalite maupun Pertamax yang sulit didapat,” ujarnya.
Didit mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi maupun pelayanan masyarakat.
BBM Dijual Hingga Rp20 Ribu per Liter
Selain antrean panjang di SPBU, Didit juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan penjualan BBM di luar SPBU dengan harga yang jauh di atas harga resmi pemerintah.
Ia menyebut terdapat informasi adanya pihak tertentu yang menjual BBM hingga mencapai Rp20 ribu per liter.
Menurutnya, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat yang tengah kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Ada yang menjual BBM di luar dengan harga mencapai Rp20 ribu per liter. Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta Pertamina bersama aparat penegak hukum segera menindak apabila ditemukan praktik penimbunan maupun penjualan BBM secara ilegal.
Minta Pertamina Bergerak Cepat
Didit meminta Pertamina tidak hanya melakukan evaluasi internal, tetapi juga segera melaporkan kondisi yang terjadi kepada pemerintah pusat agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Ia menegaskan persoalan distribusi BBM menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan penanganan yang serius.
“Saya minta pihak Pertamina segera menyelesaikan persoalan ini dan melaporkannya ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya akan semakin banyak,” tegasnya.
Menurut Didit, keterlambatan penyelesaian masalah akan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dampak Meluas ke Berbagai Sektor
Ketua DPRD Babel itu menjelaskan antrean panjang BBM tidak hanya menyulitkan pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga memukul sektor transportasi, perdagangan, pendidikan hingga pelayanan publik.
Para pengemudi ojek online, misalnya, kehilangan waktu produktif karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Akibatnya, pendapatan mereka menurun karena waktu bekerja berkurang.
Selain itu, banyak pekerja terlambat masuk kantor, pelaku usaha mengalami hambatan distribusi, hingga pelajar kesulitan berangkat ke sekolah.
“Artinya dampak antrean BBM ini membuat semua sektor mengalami kerugian yang sama. Ojol terdampak, masyarakat tidak bisa bekerja, bahkan ada yang kesulitan berangkat ke sekolah,” katanya.
Didit berharap kondisi tersebut dapat segera dipulihkan sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Pertamina Pastikan Stok Aman
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memastikan pasokan BBM di Bangka Belitung dalam kondisi aman.
Menurutnya, stok BBM yang tersedia di terminal penyimpanan Pertamina cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tujuh hari ke depan.
“Untuk masyarakat Bangka Belitung, stok BBM di terminal kita sebenarnya aman hingga tujuh hari ke depan. Jadi tidak ada masalah dalam penyaluran,” jelas Satriyo.
Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena justru dapat memperburuk situasi di lapangan.
Pengisian Berulang Jadi Penyebab Antrean
Satriyo menjelaskan penyebab utama antrean panjang bukan karena berkurangnya pasokan BBM, melainkan adanya praktik pengisian berulang oleh sejumlah kendaraan.
Hasil pemantauan Pertamina menunjukkan terdapat kendaraan yang berpindah-pindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk membeli BBM bersubsidi berkali-kali.
Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan QR Code, penggunaan QR Code ganda, hingga kendaraan yang menggunakan nomor polisi palsu.
“Kami menemukan banyak QR Code yang sama, QR Code ganda, bahkan penggunaan nomor polisi palsu. Kendaraan-kendaraan tersebut berpindah-pindah SPBU untuk melakukan pengisian berulang,” ujar Satriyo.
Sebagai langkah penindakan, Pertamina telah melakukan pemetaan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
Hingga saat ini, hampir 500 kendaraan telah diblokir sehingga tidak lagi dapat membeli BBM subsidi menggunakan sistem QR Code.
Pertalite Justru Ditambah
Pertamina juga menegaskan tidak ada pengurangan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Bangka Belitung.
Bahkan khusus untuk BBM subsidi jenis Pertalite, Pertamina telah menambah pasokan guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat.
“Supply tetap normal. Bahkan untuk Pertalite ada penambahan pasokan. Jadi bukan karena stok berkurang,” kata Satriyo.
Ia berharap masyarakat tidak terpancing isu kelangkaan dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
Koordinasi dengan Polda Babel
Untuk mengatasi antrean sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, Pertamina telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah tersebut dilakukan agar aparat kepolisian dapat membantu pengamanan di SPBU sekaligus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang.
“Pagi hari ini kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda untuk membantu pengamanan antrean di lapangan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.
Selain pengamanan, koordinasi juga dilakukan untuk mendalami dugaan penimbunan BBM maupun penjualan kepada pihak yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Satriyo menegaskan keberhasilan menjaga distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.
Karena itu, Pertamina mengajak masyarakat dan media turut melakukan pengawasan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
“Kami mengajak media dan masyarakat ikut melakukan pengawasan. Kalau menemukan dugaan pelanggaran, silakan laporkan agar bisa segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Dengan koordinasi yang telah dilakukan bersama DPRD, aparat kepolisian, serta pemerintah daerah, Pertamina berharap distribusi BBM di Bangka Belitung segera kembali normal. Di sisi lain, DPRD Babel meminta seluruh pihak bergerak cepat agar masyarakat tidak lagi menjadi korban antrean panjang yang mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. (Yopi Aryandi/KBO Babel)
