KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap sedikitnya 16 isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) guna memastikan pemerintah menjalankan program dan kebijakan secara optimal. Selasa (12/5/2026)
Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dalam pidatonya, Puan menegaskan fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan Maharani.
Menurut Puan, DPR ingin memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi rakyat. Karena itu, pengawasan parlemen pada masa sidang kali ini akan difokuskan pada berbagai sektor penting mulai dari transportasi, pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian DPR adalah evaluasi dan audit terhadap sistem serta infrastruktur transportasi darat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat di tengah tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan berbagai persoalan transportasi publik di sejumlah daerah.
Selain itu, DPR juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI yang bertugas di daerah misi keamanan dan wilayah konflik. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan personel TNI sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pertahanan negara.
Puan juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP agar terintegrasi secara digital dengan berbagai layanan publik. Menurutnya, integrasi data kependudukan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik juga menjadi perhatian DPR,” ujarnya.
Di sektor sumber daya alam dan agraria, DPR akan mengawasi langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif. Permasalahan tersebut dinilai masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.
Tak hanya itu, DPR juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berintegritas. Puan menegaskan parlemen akan mengawasi pemberian sanksi tegas terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melanggar etika profesi.
“Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi juga menjadi bagian pengawasan DPR,” katanya.
Di bidang ekonomi, DPR akan memantau keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Isu stabilitas harga pangan dinilai menjadi perhatian penting mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Selain kebutuhan pokok, DPR juga akan mengawasi tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah guna mencegah kelangkaan energi, terutama yang berdampak pada nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Puan mengatakan DPR juga memberi perhatian terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan kesiapan pemerintah menghadapi ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat situasi geopolitik internasional.
“DPR akan mengawasi kesiapan pemerintah menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” ujarnya.
Dalam sektor industri dan ekonomi berkelanjutan, DPR akan mengawasi percepatan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability pada badan usaha milik negara (BUMN). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Pengembangan kawasan industri untuk memperkuat hilirisasi produk pertanian dan perikanan juga masuk dalam agenda pengawasan parlemen. DPR berharap hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Selain isu ekonomi dan infrastruktur, DPR juga memberi perhatian besar pada perlindungan anak dan dunia pendidikan. Puan menyebut pengawasan akan dilakukan terhadap lembaga penitipan anak serta lembaga pengasuhan alternatif guna memastikan keamanan dan kualitas layanan bagi anak-anak.
DPR juga akan mengawasi lembaga pendidikan berasrama atau boarding school untuk memastikan sistem pengelolaan dan perlindungan peserta didik berjalan dengan baik.
Di sisi lain, parlemen akan memastikan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan pemulihan psikologis bagi korban.
Tak kalah penting, DPR juga akan mengevaluasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Evaluasi tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan data di lapangan.
Selain itu, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) untuk memastikan sistem seleksi masuk perguruan tinggi berjalan adil dan transparan.
Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 resmi dimulai pada 12 Mei 2026 hingga 21 Juli 2026 setelah sebelumnya anggota DPR menjalani masa reses sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh anggota DPR menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Sumber : rctiplus.com, Editor : KBO Babel)
