KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu nasional dan internasional, khususnya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina. Kamis (5/3/2026)
Audiensi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Bangka Belitung dan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Ulama Bangka Belitung. Para peserta yang hadir terdiri dari ulama, habaib, ustaz, serta ustazah dari berbagai daerah di wilayah Bangka Belitung.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya menerima permohonan audiensi dari para tokoh umat Islam beberapa hari sebelum pertemuan dilaksanakan. DPRD Babel kemudian menjadwalkan pertemuan tersebut sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif daerah dalam menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Sekitar tiga hari yang lalu kami menerima surat dari Forum Ulama Bangka Belitung yang terdiri dari para habaib, ustaz, dan ustazah dari seluruh wilayah Bangka Belitung. Karena sudah terjadwal hari ini, saya bersama Pak Edi Nasapta menerima kedatangan mereka untuk mendengarkan langsung aspirasi yang ingin disampaikan,” kata Didit.
Didit menjelaskan, dalam pertemuan tersebut para tokoh umat Islam menyampaikan pandangan serta sikap mereka terkait kebijakan pemerintah pusat yang berhubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace serta rencana pengiriman pasukan TNI ke wilayah Palestina.
Menurutnya, DPRD Babel memiliki peran sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat maupun lembaga legislatif nasional.
“Inti kedatangan mereka adalah agar DPRD Bangka Belitung dapat meneruskan aspirasi para ulama mengenai Board of Peace serta penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina. Tugas kami di daerah adalah menyampaikan aspirasi tersebut, karena kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelas Didit.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh umat tersebut akan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar dapat menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
“Surat yang berisi beberapa poin aspirasi ini nantinya akan kami sampaikan kepada DPR RI agar dapat menjadi perhatian dalam pembahasan di tingkat nasional,” ujarnya.
Didit menambahkan, DPRD Bangka Belitung berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat lainnya.
Menurutnya, aspirasi dari para tokoh agama memiliki nilai penting karena berkaitan dengan pandangan moral, sosial, dan kemanusiaan terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung menyampaikan empat poin utama tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia serta sikap terhadap konflik Palestina.
Poin pertama adalah mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menarik keanggotaan Indonesia dari Board of Peace (BoP). Aliansi menilai langkah tersebut penting agar Indonesia tetap konsisten dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia.
Menurut para tokoh umat yang hadir, posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan global harus tetap dijaga melalui kebijakan luar negeri yang berpihak pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Poin kedua, aliansi secara tegas menolak rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina apabila penempatan pasukan tersebut berada di bawah komando Amerika Serikat. Mereka menilai skema tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan perjuangan rakyat Palestina.
Para tokoh umat menyampaikan kekhawatiran bahwa keterlibatan pasukan Indonesia dalam misi yang berada di bawah kendali negara tertentu dapat memunculkan persepsi yang keliru terhadap sikap politik luar negeri Indonesia.
Poin ketiga, Aliansi Umat Islam Bangka Belitung juga menyerukan agar Indonesia mempertimbangkan langkah tegas berupa pemutusan hubungan diplomatik serta perdagangan dengan entitas Zionis dan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap konflik yang hingga saat ini masih berlangsung di Palestina.
Menurut mereka, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya.
Sementara poin keempat, para tokoh umat mengajak negara-negara Muslim di dunia untuk memperkuat solidaritas global dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka menilai kerja sama antarnegara Muslim sangat penting untuk memperjuangkan keadilan dan menghentikan konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut.
Didit Srigusjaya menyatakan bahwa DPRD Babel menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif daerah.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan kebijakan luar negeri, namun tetap memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
“Pada prinsipnya kami menghormati dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Kami akan meneruskan surat aspirasi ini kepada DPR RI agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan nasional,” kata Didit.
Audiensi tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi antara tokoh umat dan lembaga legislatif daerah dalam menyampaikan pandangan masyarakat terhadap isu internasional yang dinilai memiliki dampak luas, baik secara politik, sosial, maupun kemanusiaan.
Pertemuan itu juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyuarakan sikap terhadap dinamika global yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. (Faras Prakasa, Editor : KBO Babel)
