KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Praktik judi online (judol) terindikasi melibatkan ribuan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, sekitar 2.000 pegawai terindikasi melakukan aktivitas judi online dengan jumlah transaksi mencapai puluhan ribu kali. Rabu (16/9/2026)
Sepanjang periode 2024 hingga 2025, tercatat lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online yang berkaitan dengan pegawai Kementerian PU. Nilai transaksi tersebut mencapai lebih dari Rp12 miliar.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius Kementerian PU karena berkaitan dengan disiplin dan integritas aparatur. Kementerian menyatakan akan menindaklanjuti setiap indikasi berdasarkan data, bukti, serta ketentuan yang berlaku.
Dari sekitar 2.000 pegawai yang terindikasi, sebagian telah diberikan sanksi. Sementara pegawai lainnya masih dalam proses penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran masing-masing.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, persoalan judi online tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pribadi pegawai. Menurutnya, aktivitas tersebut dapat berdampak terhadap kehidupan keluarga, kondisi sosial, hingga kinerja dan kedisiplinan pegawai.
Dody menegaskan bahwa integritas pegawai menjadi hal penting mengingat Kementerian PU mengelola berbagai proyek serta anggaran negara dalam jumlah besar.
“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” kata Dody dalam keterangan resmi, Selasa (15/9/2026).
Penanganan terhadap praktik judi online tersebut dilakukan melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap indikasi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan bukti dan aturan yang berlaku.
Selain penegakan disiplin, kementerian juga melakukan langkah pencegahan. Upaya tersebut mencakup penguatan pembinaan pegawai dan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, temuan ribuan pegawai yang terindikasi melakukan judi online menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan.
Menurut Apri, kementerian tidak hanya akan memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga mengevaluasi mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan.
“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,” ujar Apri.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat sejumlah area yang masih perlu diperkuat. Kementerian juga menilai efektivitas pembinaan pegawai serta langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
Apri menambahkan, pengawasan internal menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme aparatur. Dengan penguatan sistem tersebut, kementerian berharap risiko pelanggaran disiplin dapat diminimalkan.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menjelaskan bahwa tidak semua pelanggaran dikenakan sanksi dengan tingkat yang sama. Hukuman disesuaikan dengan kategori dan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai.
Untuk pelanggaran ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.
Adapun untuk pelanggaran dengan kategori sedang, sanksi yang dapat diberikan antara lain penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.
“Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Maulidya.
Kementerian PU menegaskan bahwa proses penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Dengan demikian, setiap pegawai yang terindikasi akan melalui proses pemeriksaan sebelum sanksi dijatuhkan.
Temuan transaksi judi online tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kementerian PU menjaga kepercayaan publik. Sebagai institusi yang menangani pembangunan infrastruktur dan mengelola anggaran negara, kementerian menilai disiplin serta integritas pegawai menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Ke depan, Kementerian PU menyatakan akan memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pencegahan agar praktik judi online maupun bentuk pelanggaran disiplin lainnya dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani sesuai aturan. (Sumber : detikfinance, Editor : KBO Babel)
