KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat daerah (PD) sebagai upaya memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kamis (15/4/2026)
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan evaluasi kinerja PD yang digelar di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Rabu (15/4/2026). Evaluasi ini difokuskan pada peninjauan capaian kinerja triwulan pertama tahun 2026, yang mencakup periode Januari hingga Maret.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota memaparkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, tidak hanya setiap triwulan tetapi juga secara bulanan, guna memastikan seluruh program berjalan efektif baik dari sisi kegiatan, realisasi keuangan, maupun capaian fisik pembangunan.
“Ini sudah rutin kita lakukan setiap bulan. Kita harus tahu kinerja OPD, baik dari sisi kegiatan, keuangan, maupun fisiknya. Semua kita evaluasi karena ini juga harus kita sampaikan kepada publik,” ujar Saparudin.
Menurutnya, transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, hasil evaluasi tidak hanya digunakan sebagai bahan internal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Dalam pemaparan evaluasi, Wali Kota mengungkapkan masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang belum mencapai target realisasi sesuai rencana kerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik teknis maupun administratif.
Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah banyaknya hari libur selama bulan Ramadan dan Idulfitri, yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan sejumlah kegiatan. Selain itu, kendala internal seperti keterlambatan pelaporan administrasi juga menjadi perhatian.
“Memang ada kendala, misalnya karena banyak libur saat puasa dan lebaran. Selain itu juga ada kendala internal, terutama dalam pelaporan administrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan administrasi seperti kurang lengkapnya dokumen pendukung kegiatan masih menjadi hambatan yang kerap terjadi di beberapa OPD. Hal ini berdampak pada proses evaluasi dan pelaporan kinerja yang harus disampaikan secara tepat waktu.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti proses penagihan anggaran ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang terkadang mengalami kendala akibat ketidaklengkapan dokumen administrasi.
“Kadang bukti-bukti kurang lengkap, sehingga proses penagihan juga terhambat. Ini yang kita bahas secara detail agar bisa segera diperbaiki,” katanya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat diidentifikasi secara jelas dan segera dicarikan solusi yang tepat.
Lebih lanjut, Saparudin menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh perangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus hadir secara inklusif dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
“Kita harapkan OPD bisa terbuka dengan masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya, kita harus menyertakan masyarakat, bukan berhadap-hadapan dengan mereka,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, setiap OPD diminta untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap program pembangunan. Hal ini dinilai penting agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama.
“Tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus bersama masyarakat, mengajak mereka, dan memfasilitasi agar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Melalui evaluasi kinerja triwulan ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh perangkat daerah dapat segera memperbaiki kendala yang ada, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dengan perbaikan tersebut, diharapkan realisasi program pembangunan di tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kota yang lebih maju dan berkelanjutan. (Herwandi/KBO Babel)
