KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan sebanyak 106 perusahaan pertambangan yang belum mengajukan atau belum melengkapi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan produksi. Sabtu (2/5/2026)
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Menurutnya, RKAB merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar legal operasional perusahaan tambang setiap tahun.
Tanpa persetujuan RKAB, perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas penambangan, pengangkutan, maupun penjualan hasil tambang secara sah.
“Itu semacam peringatan dari kita bahwa mereka harus aware. Kalau tidak punya RKAB, tidak bisa melakukan kegiatan,” ujar Tri Winarno kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/4/2026) malam.
Pernyataan tersebut menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap perusahaan yang mengabaikan kewajiban administrasi pertambangan, terlebih di tengah upaya memperbaiki tata kelola sektor minerba nasional.
RKAB Jadi Syarat Utama Operasional Tambang
RKAB merupakan dokumen penting yang memuat rencana produksi, anggaran biaya, kegiatan reklamasi, tenaga kerja, keselamatan kerja, hingga aspek lingkungan perusahaan tambang.
Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, maupun bentuk izin lainnya wajib menyampaikan RKAB kepada pemerintah untuk mendapat persetujuan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
Dokumen ini menjadi alat kontrol negara agar produksi mineral dan batu bara berjalan sesuai kapasitas cadangan, kebutuhan industri, serta prinsip keberlanjutan.
Karena itu, perusahaan yang belum menyampaikan RKAB otomatis belum memperoleh dasar hukum untuk berproduksi pada tahun berjalan.
Banyak Pengajuan Masih Bermasalah
Tri Winarno mengungkapkan sebagian dari 106 perusahaan tersebut sebenarnya telah mengajukan RKAB ke Direktorat Jenderal Minerba. Namun, pengajuan yang disampaikan belum memenuhi standar sehingga belum bisa disetujui.
Sejumlah persoalan yang umum ditemukan antara lain belum menempatkan dana jaminan reklamasi (jamrek), tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT), hingga data cadangan yang tidak sesuai.
“Ada yang kurang jamreknya, KTT-nya tidak ada, neraca sumber daya dan cadangannya belum sesuai. Misalnya dia mau menambang satu juta ton, tetapi cadangannya cuma 500 ribu ton, tentu tidak mungkin kita setujui,” jelas Tri.
Masalah tersebut menunjukkan masih banyak perusahaan tambang yang belum siap secara teknis maupun administratif menjalankan operasi pada 2026.
Sudah Tiga Kali Diperingatkan
Kementerian ESDM menyatakan peringatan kepada perusahaan yang belum memenuhi kewajiban RKAB sebenarnya sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.
Dalam surat Direktorat Jenderal Minerba bernomor T-396/MB.04/DBM.OP/2026 disebutkan:
- Peringatan pertama disampaikan pada 4 Desember 2025
- Peringatan kedua disampaikan pada 26 Januari 2026
- Peringatan ketiga tahap satu disampaikan pada 9 Maret 2026
Melalui surat tersebut, Ditjen Minerba juga mengundang seluruh pemegang IUP yang belum menyampaikan RKAB secara lengkap untuk mengetahui kendala yang dihadapi.
Selain itu, pemerintah menegaskan adanya konsekuensi sanksi administratif apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban pelaporan RKAB.
Sempat Diberi Relaksasi
Sebelumnya pemerintah memberikan relaksasi sementara bagi perusahaan tambang yang belum memperoleh persetujuan RKAB 2026.
Melalui Surat Edaran Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tertanggal 31 Desember 2025, perusahaan masih diizinkan melakukan produksi maksimal 25 persen dari rencana produksi 2026 yang tercantum dalam RKAB tiga tahunan.
Namun kebijakan tersebut hanya berlaku sampai 31 Maret 2026. Setelah tenggat waktu berakhir, perusahaan yang belum mengantongi RKAB tidak lagi dapat melakukan produksi.
Dengan berakhirnya masa relaksasi, maka kini pemerintah mulai menerapkan aturan secara penuh.
Produksi Nikel dan Batu Bara Dipangkas
Pengetatan RKAB juga beriringan dengan kebijakan pemerintah menyesuaikan target produksi komoditas tambang utama nasional.
Untuk bijih nikel, kuota produksi dalam RKAB 2026 sebelumnya diproyeksikan berada di kisaran 260 juta ton hingga 270 juta ton.
Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan RKAB tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton.
Penurunan target produksi nikel dipandang sebagai langkah pengendalian pasokan di tengah fluktuasi harga global dan upaya menjaga keseimbangan industri smelter domestik.
Sementara untuk batu bara, target produksi RKAB 2026 dipatok sekitar 600 juta ton.
Jumlah tersebut turun signifikan dibanding realisasi produksi batu bara tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Langkah ini menunjukkan pemerintah mulai mendorong produksi yang lebih terukur, efisien, dan sesuai kebutuhan pasar.
Perusahaan dari Berbagai Daerah
Daftar 106 perusahaan yang belum melaporkan RKAB berasal dari berbagai wilayah pertambangan di Indonesia.
Mulai dari perusahaan tambang nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, perusahaan batu bara di Kalimantan, hingga perusahaan timah di Kepulauan Bangka Belitung.
Beberapa nama yang tercantum antara lain:
- Babel Inti Perkasa
- Babel Tinindo
- Timah Alam Semesta
- Belitung Industri Sejahtera
- Hengjaya Nickel Utama
- Bukit Nickel
- First Pacific Mining
- Bintangdelapan Wahana
- Yiwan Mining
- Trinusa Bangun Perkasa
- Tiga Mas Nusantara
- Wanggudu Sumber Mineral
Masuknya sejumlah perusahaan dari Bangka Belitung juga menjadi perhatian karena daerah tersebut merupakan salah satu sentra pertambangan timah nasional.
Dampak Jika Tetap Beroperasi
Apabila perusahaan yang belum memiliki RKAB tetap melakukan produksi, maka aktivitas tersebut berpotensi dianggap melanggar ketentuan pertambangan.
Konsekuensinya bisa berupa:
- Penghentian sementara kegiatan operasi
- Teguran tertulis
- Sanksi administratif
- Pembekuan izin usaha
- Evaluasi terhadap izin operasi produksi
Selain itu, hasil produksi yang dilakukan tanpa dasar persetujuan RKAB dapat menimbulkan persoalan hukum dan tata niaga.
Dorong Kepatuhan dan Tata Kelola
Kementerian ESDM menegaskan kebijakan ini bukan semata penindakan, tetapi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola industri tambang nasional.
Selama ini sektor minerba kerap disorot karena persoalan over produksi, reklamasi pascatambang yang lemah, data cadangan yang tidak akurat, hingga kepatuhan administrasi yang rendah.
Dengan memperketat persetujuan RKAB, pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi benar-benar memenuhi standar teknis, finansial, keselamatan kerja, dan lingkungan.
Industri Tambang Diminta Responsif
Pemerintah juga meminta seluruh pelaku usaha tambang lebih responsif terhadap kewajiban administratif dan tidak menunggu hingga batas waktu terakhir.
Perusahaan yang serius menjalankan usaha pertambangan seharusnya menyiapkan RKAB jauh hari sebelumnya, termasuk menyelesaikan kewajiban dana reklamasi, tenaga ahli, dan data cadangan.
Hal itu penting agar kegiatan operasional tidak terganggu dan penerimaan negara dari sektor tambang tetap berjalan optimal.
Pengawasan Akan Diperketat
Ke depan, Ditjen Minerba diperkirakan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang belum mengantongi RKAB, terutama di wilayah-wilayah produksi besar seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku Utara, dan Bangka Belitung.
Pemerintah juga berpotensi melakukan sinkronisasi data produksi lapangan dengan status perizinan agar tidak ada aktivitas tambang ilegal berkedok izin lama.
Menunggu Langkah 106 Perusahaan
Kini perhatian tertuju pada 106 perusahaan yang masuk daftar peringatan. Mereka harus segera melengkapi seluruh persyaratan dan memperoleh persetujuan RKAB bila ingin kembali beroperasi secara legal.
Jika tidak, maka aktivitas produksi pada 2026 akan terhenti.
Ketegasan ESDM ini menjadi sinyal kuat bahwa era kelonggaran administrasi di sektor pertambangan mulai berakhir. Pemerintah ingin industri tambang berjalan disiplin, terukur, dan memberikan manfaat optimal bagi negara tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kepatuhan hukum. (Sumber : Bloomberg Technoz, Editor : KBO Babel)
