KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subiyanto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik tambang ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung. Presiden menyebut tindakan tegas terhadap pelaku penjarahan sumber daya alam (SDA) merupakan bagian dari upaya negara menegakkan kedaulatan atas kekayaan alam Indonesia. Senin (10/11/2025)
Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap operasi yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang baru-baru ini menggencarkan penertiban tambang ilegal di dua daerah tersebut. Ia meminta laporan langsung dari jajaran pertahanan dan keamanan mengenai perkembangan situasi di lapangan.
“Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya mereka dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (9/11/2025) malam.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menilai persoalan tambang ilegal bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan nasional. Tambang-tambang ilegal disebut merugikan negara, merusak lingkungan, dan dikuasai oleh kelompok tertentu yang bertindak di luar hukum.
“Satgas PKH itu dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal. Mereka bertugas mengamankan SDA agar tidak dinikmati pihak yang salah,” ujarnya.
Salah satu fokus perhatian Prabowo ialah kegiatan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Pada Sabtu (8/11), Satgas PKH Halilintar melakukan operasi besar-besaran di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di kawasan Desa Nadi dan Sarang Ikan, Kecamatan Lubukbesar.
Dalam operasi itu, Satgas yang dipimpin Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang berhasil mengamankan 14 unit alat berat yang digunakan untuk menambang timah tanpa izin di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Sebanyak 10 orang, terdiri atas operator dan satu orang yang diduga pemilik alat berat, turut diamankan untuk diproses lebih lanjut.
“Satgas PKH melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan. Mereka ini tidak memiliki izin sama sekali,” tegas Febriel.
Selain di Bangka, Satgas PKH juga melakukan pemantauan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri nikel nasional. Laporan yang diterima Presiden menyebut banyaknya tambang nikel yang beroperasi di luar izin resmi, termasuk di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung.
“Presiden menaruh perhatian khusus pada kondisi di Morowali karena wilayah itu memiliki potensi strategis namun juga rawan penyimpangan izin tambang. Beliau meminta agar Satgas PKH bertindak cepat dan tegas,” ungkap Prasetyo.
Prabowo menilai praktik tambang ilegal di berbagai wilayah sudah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan mafia SDA merajalela dan merusak ekosistem.
“Negara tidak boleh kalah dari para perusak hutan dan pencuri kekayaan alam. Semua pihak yang terlibat harus ditindak tanpa pandang bulu,” ujar Prabowo melalui keterangan resminya.
Sebelumnya, hasil penertiban Satgas PKH Halilintar di Bangka Belitung menunjukkan skala kerusakan yang cukup besar. Kawasan hutan seluas 315 hektar rusak akibat aktivitas tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara dan lingkungan mencapai Rp12,9 triliun.
Pemerintah memastikan akan melakukan penegakan hukum berlapis, baik terhadap operator maupun pihak yang menjadi pengendali di balik operasi tambang ilegal. Seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk ditindaklanjuti.
“Presiden menegaskan agar aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, tidak ragu mengungkap siapa pun yang berada di balik aktivitas tersebut,” tambah Prasetyo.
Prabowo juga memerintahkan agar Kementerian Pertahanan dan TNI memperkuat dukungan terhadap Satgas PKH, terutama dalam pengawasan udara dan logistik lapangan. Dalam operasi di Bangka Tengah pekan lalu, Satgas bahkan menggunakan helikopter Super Puma untuk menjangkau wilayah tambang ilegal yang sulit diakses darat.
Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali di bawah kendali negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Tidak ada ruang bagi penjarah sumber daya alam. Indonesia harus berdaulat atas hutannya, atas tanahnya, dan atas setiap mineral yang dikandungnya,” tegas Prabowo. (Sumber : Okezone, Editor : KBO Babel)
