KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sementara sebesar Rp44.384.478.979 bagi 49 satuan pendidikan di Bangka Belitung. Jum’at (3/7/2026)
Jumlah tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah pusat masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang diusulkan sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, peluang penambahan jumlah sekolah maupun nilai anggaran masih terbuka.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, saat menghadiri Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 sekaligus Penyerahan Program Revitalisasi Tahun 2026 di SMP Negeri 9 Pangkalpinang, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh alokasi revitalisasi yang jauh lebih besar.
“Untuk revitalisasi tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total alokasi sebesar Rp99.301.917.927 untuk 101 satuan pendidikan,” kata Abdul Mu’ti.
Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk tahun 2026 pemerintah telah menetapkan alokasi sementara sebesar Rp44,38 miliar yang diperuntukkan bagi 49 sekolah di Bangka Belitung.
Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan angka tersebut belum final karena kementerian masih melakukan proses verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
“Sedangkan untuk tahun 2026, revitalisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk sementara masih progres Rp44.384.478.979 untuk 49 sekolah. Insya Allah data tersebut masih bersifat sementara, masih ada kemungkinan penambahan sekolah sasaran di tahun 2026 karena sekarang ini kami sedang dalam proses verifikasi dan validasi sekolah penerima bantuan,” ujarnya.
Ia berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan sehingga lebih banyak sekolah di Bangka Belitung memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan revitalisasi.
Program revitalisasi sekolah tersebut tidak hanya mencakup rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan, tetapi juga peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif.
Selain pembangunan fisik sekolah, Kemendikdasmen juga terus mempercepat transformasi pendidikan melalui program digitalisasi sekolah.
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan menambah fasilitas Interactive Flat Panel (IFP) di seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembelajaran berbasis teknologi.
Menurutnya, pada tahun 2026 setiap sekolah akan memperoleh tambahan tiga unit IFP.
“Pada tahun ini Insya Allah IFP akan ditambah tiga unit untuk masing-masing satuan pendidikan sehingga tahun ini ada penambahan sekitar 800 ribu lebih IFP untuk seluruh sekolah di Indonesia,” jelasnya.
Keberadaan IFP diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui penyajian materi pembelajaran yang lebih interaktif, modern, dan mudah dipahami peserta didik.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kebutuhan daya listrik akibat penambahan perangkat digital tersebut, Abdul Mu’ti memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi bersama PT PLN (Persero).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan PLN agar sekolah penerima bantuan memperoleh penambahan daya listrik tanpa dipungut biaya.
“Memang sempat muncul pertanyaan kalau IFP ditambah tentu daya listrik akan bertambah. Kami sudah bekerja sama dengan PLN sehingga penambahan daya listrik di sekolah dilakukan tanpa biaya,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan sekolah tidak akan terbebani dalam membiayai operasional penggunaan perangkat digital tersebut.
Menurut Abdul Mu’ti, biaya operasional penggunaan IFP dapat dialokasikan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk biaya operasional sehubungan dengan penambahan jumlah IFP tentu dapat menggunakan dana BOS yang memang diperbolehkan untuk operasional penggunaan IFP,” jelasnya.
Ia juga memastikan seluruh sekolah penerima bantuan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.
“Ada yang bertanya apakah semua dapat digunakan? Insya Allah semua dapat digunakan dan semua bisa menggunakan,” tegasnya.
Melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah ini, pemerintah berharap kualitas pendidikan di Bangka Belitung terus meningkat. Sarana pendidikan yang lebih baik, ditambah pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pemerintah juga optimistis kombinasi pembangunan infrastruktur pendidikan dan penguatan pembelajaran digital akan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan era transformasi digital. (Sumber : negerilaskarpelangi.com, Editor : KBO Babel)
