KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Persoalan pertambangan timah yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Pulau Belitung mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama pemerintah daerah setempat. Persoalan tersebut kini dibawa langsung ke pemerintah pusat melalui pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan). Kamis (30/7/2026)
Rombongan DPRD Babel bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD Babel memperjuangkan kepentingan masyarakat Belitung yang saat ini menghadapi perlambatan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dinilai tidak terlepas dari terbatasnya aktivitas pertambangan timah yang selama ini menjadi salah satu sektor penting dalam menopang perekonomian masyarakat.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah terkait minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk. Kuota tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan riil aktivitas pertambangan di lapangan.
Keterbatasan kuota RKAB disebut berdampak pada kemampuan penyerapan hasil produksi penambang rakyat. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dan aktivitas ekonominya dari sektor pertimahan.
Persoalan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada penambang rakyat. Ketika aktivitas pertambangan mengalami perlambatan, efeknya turut dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi lainnya.
Perputaran uang di tengah masyarakat menjadi lebih lambat. Daya beli masyarakat ikut mengalami penurunan, sementara sejumlah pelaku usaha juga merasakan dampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mempersempit kesempatan kerja bagi masyarakat di Pulau Belitung.
DPRD Babel menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah pusat karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu, pemerintah daerah bersama DPRD berupaya membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar dapat ditemukan solusi yang tepat terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Belitung membutuhkan kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” tegas Didit.
Menurut Didit, permintaan diskresi tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat. DPRD Babel ingin agar pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan mempertimbangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga memaparkan berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah melambatnya aktivitas ekonomi akibat berkurangnya kegiatan pertambangan.
Selain itu, daya serap tenaga kerja juga disebut mengalami dampak. Masyarakat yang selama ini bekerja atau memiliki keterkaitan ekonomi dengan sektor pertambangan menghadapi kekhawatiran terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ketika kegiatan pertambangan menurun, sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga usaha masyarakat yang bergantung pada perputaran ekonomi lokal juga ikut merasakan dampaknya.
Pemerintah daerah dan DPRD Belitung juga menyampaikan kekhawatiran apabila persoalan kuota RKAB tidak segera mendapatkan solusi. Menurut mereka, ketidakpastian tersebut dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani.
Karena itu, pertemuan dengan Kementerian Pertahanan diharapkan dapat menjadi salah satu pintu untuk menyampaikan persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat. DPRD Babel berharap aspirasi masyarakat Belitung dapat diteruskan kepada Presiden sehingga kebijakan yang lebih konkret dapat segera diambil.
Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan DPRD Babel bersama jajaran pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Belitung.
Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah daerah dan DPRD Babel dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan adanya komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, diharapkan persoalan pertambangan timah dan dampaknya terhadap perekonomian Pulau Belitung dapat segera memperoleh solusi.
Bagi DPRD Babel dan pemerintah daerah, kepastian terhadap aktivitas pertambangan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Namun, solusi yang diharapkan tetap harus mempertimbangkan aturan yang berlaku serta kepentingan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Upaya membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Belitung apabila aktivitas pertambangan terus mengalami perlambatan. DPRD Babel berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus dan mengambil kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek tata kelola pertambangan yang baik dan berkelanjutan. (Dwi Frasetio/KBO Babel)
