KBOBABEL.COM (Jakarta) – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, menyampaikan kritik tajam terhadap dua badan teknis Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ia nilai berkontribusi terhadap membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua badan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Jumat (20/6/2025)
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, lemahnya kontrol dan ketidakdisiplinan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi penyebab utama ketidakseimbangan fiskal yang semakin meresahkan. Abang Hertza menilai bahwa Bapperida dan Bakeuda terlalu longgar dalam menyerap aspirasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berujung pada penganggaran yang tidak terkendali.
“Saya sangat konsen pada perhitungan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang akan berdampak pada akumulasi APBD 2026. Permasalahan mendasar hari ini adalah terlalu besarnya ruang yang diberikan Bapperida dan Bakeuda dalam menampung semua aspirasi kegiatan dari masing-masing OPD,” kata Abang Hertza, Kamis (19/6/2025).
Abang Hertza menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan evaluasi segera untuk mencegah dampak lebih buruk di masa depan. Ia menyoroti pentingnya filterisasi ketat dalam penyusunan anggaran agar usulan program tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Batas maksimal defisit itu ada aturannya. Tidak bisa semua usulan dari SKPD langsung dimasukkan ke dalam struktur anggaran. Ini akan menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Pangkalpinang, bagi kita semua,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa kontrol yang baik, potensi pembengkakan defisit akan terus membesar dan melanggar aturan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran seharusnya mengacu pada Pagu Indikatif yang telah disusun berdasarkan kebutuhan riil, dengan mempertimbangkan capaian realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
“Defisit yang dibuka maksimal 10 persen dari total APBD. Jika melampaui itu, akan menyulitkan pemerintah di akhir tahun. Jangan sampai nanti kegiatan yang sudah dianggarkan justru tidak bisa ditagging atau malah terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan untuk menutupi defisit,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abang Hertza meminta agar peran strategis Bapperida dan Bakeuda tidak hanya bersifat administratif dalam menyusun anggaran, tetapi juga menjalankan fungsi evaluatif dan selektif terhadap prioritas program. Menurutnya, badan teknis ini harus mampu mengelola penganggaran secara efisien dan akuntabel agar tidak membebani keuangan daerah.
“Sikap legislatif akan lebih selektif dalam menyetujui anggaran perubahan, khususnya di tengah situasi fiskal yang menuntut kehati-hatian menjelang tahun politik 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.
Abang Hertza mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa penyusunan program kerja harus berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Dengan situasi ini, DPRD mengajak seluruh elemen eksekutif untuk kembali mengedepankan prinsip efisiensi, skala prioritas, serta akuntabilitas dalam menyusun setiap program dan kegiatan pembangunan ke depan,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan bertanggung jawab. DPRD juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan fiskal agar tetap berada dalam koridor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di tengah situasi fiskal yang penuh tantangan, Abang Hertza mengingatkan bahwa 2026 adalah tahun politik yang membutuhkan kehati-hatian ekstra dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap agar pemerintah daerah dan seluruh OPD dapat bekerja lebih bijak dalam menentukan prioritas program.
Pernyataan Abang Hertza menegaskan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga keuangan daerah tetap sehat dan berdaya guna untuk kepentingan masyarakat luas. (Sumber: Gesuri, Editor: KBO Babel)
