Singgih menilai, pergantian kepemimpinan BNPB harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas organisasi, memperbaiki tata kelola anggaran, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Menurutnya, BNPB memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana sehingga harus didukung organisasi yang profesional, responsif, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
“Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas,” kata Singgih kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan yang muncul di lingkungan BNPB tidak cukup diselesaikan hanya melalui penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Pembenahan sistem internal perlu dilakukan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Karena itu, Singgih mendorong pimpinan BNPB yang baru mengevaluasi mekanisme pengawasan, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, hingga sistem pelaporan dan audit internal.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola BNPB digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang menjadi korban bencana.
“Komisi VIII mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB,” ujarnya.
OTT KPK Jadi Momentum Evaluasi BNPB
Singgih menyebut OTT KPK di lingkungan BNPB harus menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran pimpinan dan seluruh pegawai. Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.
Diketahui, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena dana penanggulangan bencana memiliki fungsi strategis dalam mendukung respons pemerintah terhadap keadaan darurat. Anggaran itu dibutuhkan untuk membantu penanganan korban, memenuhi kebutuhan mendesak, serta mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Singgih mengingatkan agar pengelolaan dana kebencanaan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai penyimpangan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program penanggulangan bencana dan mengurangi efektivitas bantuan bagi masyarakat.
“Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Oleh sebab itu, ia meminta kepemimpinan baru BNPB memastikan seluruh tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari.
Pencegahan Korupsi Harus Diperkuat
Politikus Partai Golkar tersebut menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam pembenahan organisasi BNPB.
Menurut Singgih, sistem pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, sementara mekanisme pengendalian anggaran perlu diperkuat untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan.
Selain itu, fungsi pengawasan internal, pelaporan, dan audit harus berjalan efektif. Setiap proses pengelolaan anggaran juga perlu memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sehingga dapat diperiksa apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif,” ujar Singgih.
Ia berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada perubahan prosedur administratif. Pembenahan juga perlu diarahkan pada penguatan budaya integritas dan kepatuhan terhadap aturan di seluruh lingkungan BNPB.
Dengan demikian, setiap jajaran diharapkan memahami tanggung jawabnya dalam mengelola anggaran negara, terutama anggaran yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana.
Singgih juga menegaskan Komisi VIII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program penanggulangan bencana berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta menggunakan anggaran secara bertanggung jawab.
“Kami di Komisi VIII siap mengawal dan bekerja sama dengan kepemimpinan BNPB yang baru. Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran,” katanya.
Kristomei Sianturi Resmi Pimpin BNPB
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB untuk menggantikan Letjen Suharyanto. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dilakukan pembacaan Keputusan Presiden terkait pergantian pejabat, sebelum Presiden Prabowo memandu para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
Pergantian pimpinan tersebut berlangsung ketika BNPB menghadapi sorotan menyusul OTT KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan.
Dengan kepemimpinan baru, BNPB diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transparansi anggaran, pengawasan yang efektif, dan pencegahan korupsi menjadi sejumlah aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Bagi Komisi VIII DPR RI, pembenahan BNPB tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga integritas lembaga, tetapi juga memastikan negara tetap mampu menjalankan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Singgih berharap momentum pergantian kepemimpinan dapat mendorong perbaikan menyeluruh sehingga kepercayaan publik terhadap BNPB tetap terjaga dan setiap anggaran kebencanaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
