KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperkuat sinergi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Continuous Improvement Forum (CIF) Tahun 2026 yang berlangsung di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rabu (23/9/2026)
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Pemprov Babel bersama LAN yang berlangsung di Ruang Kerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Selasa (22/9/2026).
Audiensi dihadiri Pj Sekda Babel Fery Apriyanto, didampingi Kepala BKPSDMD Babel dan Kepala Biro Organisasi Setda Babel. Sementara dari LAN hadir Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Army Winarty, bersama Siti Tunsiah dan Bimo Prakoso.
Kegiatan Continuous Improvement Forum dilaksanakan LAN pada 22–24 September 2026 di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya mutu sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
Pj Sekda Babel Fery Apriyanto mengatakan, pedoman dan standar yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Namun, penerapannya harus mampu menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan perubahan kebutuhan pemerintahan.
Menurut Fery, perkembangan kondisi organisasi sejak 2022 menunjukkan adanya perubahan kebutuhan yang harus direspons melalui kebijakan pengembangan kompetensi yang lebih adaptif.
“Pedoman tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan, namun kita juga harus melihat dinamika dan perubahan yang terjadi di lapangan. Sejak 2022, kondisi dan kebutuhan organisasi terus berkembang. Karena itu, kebijakan dan pengembangan kompetensi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut,” ujar Fery.
Ia menilai hasil asesmen dan catatan yang disampaikan LAN menjadi bahan penting bagi Pemprov Babel untuk melakukan pembenahan. Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar, tetapi juga menyangkut kesiapan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
Fery menegaskan Pemprov Babel akan menindaklanjuti catatan tersebut dengan memperkuat peran BKPSDMD sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kapasitas aparatur.
Selain pembenahan internal, Pemprov Babel juga mendorong penerapan konsep Corporate University. Pendekatan ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi serta visi dan misi pembangunan daerah.
“Catatan dan arahan dari LAN menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan, terutama terkait sarana prasarana dan SDM. Kami akan menindaklanjutinya melalui penguatan peran BKPSDM dan penerapan Corporate University, agar pengembangan kompetensi ASN lebih terintegrasi dengan kebutuhan dan visi-misi daerah,” tegasnya.
Fery juga menekankan bahwa peningkatan kompetensi ASN tidak selalu harus dilakukan melalui program dengan pembiayaan besar. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai model pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat proses peningkatan kapasitas ASN berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya dilakukan ketika terdapat program pelatihan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses kerja dan pengembangan organisasi pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN Army Winarty menjelaskan bahwa pelaksanaan Continuous Improvement Forum merupakan bagian dari komitmen LAN untuk memastikan lembaga pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN memiliki kualitas serta kapasitas yang memadai.
Menurut Army, BKPSDMD Pemprov Babel sebelumnya telah menjalani proses akreditasi. Dari proses tersebut masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia.
Pendampingan melalui Continuous Improvement Forum diharapkan dapat membantu BKPSDMD menyusun langkah perbaikan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian, tindak lanjut hasil asesmen tidak berhenti pada upaya memenuhi standar akreditasi, tetapi berkembang menjadi budaya mutu dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
“Continuous Improvement Forum ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan lembaga pengembangan kompetensi memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai. Catatan dari proses akreditasi perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang konkret,” jelas Army.
Konsep Corporate University turut menjadi salah satu pembahasan strategis dalam penguatan pengembangan kompetensi ASN di Babel. Melalui pendekatan tersebut, program pembelajaran diharapkan tidak berjalan secara terpisah, melainkan terhubung dengan kebutuhan organisasi dan target pembangunan daerah.
Penerapan Corporate University juga dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran dapat diarahkan untuk menjawab persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Babel dan LAN selanjutnya berkomitmen melanjutkan proses pendampingan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hasil forum diharapkan menghasilkan rencana aksi yang dapat menjadi dasar bagi BKPSDMD dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
Melalui Continuous Improvement Forum 2026, pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Babel diarahkan agar semakin adaptif terhadap perubahan, terintegrasi dengan kebutuhan organisasi, serta efektif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pelayanan pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif serta mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Mung Harsanto/KBO Babel)
