KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pola-pola kampanye negatif atau kampanye hitam (black campaign) mulai bermunculan dalam Pemilihan Wali Kota Pangkalpinang. Salah satu kandidat yang menjadi sasaran adalah Calon Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin Masyarif, yang dikenal sebagai kandidat kuat berdasarkan hasil survei Electa Universitas Pertiba Bangka beberapa waktu lalu. Senin (11/8/2025)
Isu yang menyerang Prof Udin bermula dari pernyataannya dalam debat publik terkait keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam debat tersebut, Udin menyampaikan bahwa UMKM harus dibina agar tidak memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan, bandar, dan trotoar untuk berjualan. Namun, rekaman video debat publik tersebut dipotong dan disebarkan tanpa konteks sehingga mengubah makna dari pernyataan aslinya.
Akibatnya, beredar fitnah bahwa pasangan calon Udin–Dessy akan menggusur UMKM dari lokasi mereka saat ini. Potongan video yang dilepas dari inti pernyataan itu memunculkan narasi sebaliknya dari maksud Udin yang sebenarnya.
Padahal, pernyataan Udin selaras dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam peraturan tersebut diatur secara tegas:
“Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, di atas saluran air, bantaran sungai, waduk, dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.”
Berdasarkan aturan itu, Udin menegaskan bahwa ia justru tidak akan membiarkan UMKM kehilangan mata pencaharian. Sebaliknya, ia memiliki komitmen untuk menyediakan lokasi khusus yang representatif, bersih, dan nyaman bagi pelaku UMKM dan pengunjung, sesuai aspirasi yang selama ini ia dengar dari para pelaku usaha.
“UMKM tulang punggung ekonomi kita. Solusi dari kami adalah menyediakan sentra UMKM yang representatif. Akan ada area khusus yang bersih dan nyaman untuk berjualan,” ujarnya.
Selain itu, Udin menekankan pentingnya perlakuan adil kepada seluruh pelaku UMKM tanpa diskriminasi. Ia bersama calon wakilnya, Dessy Ayutrisna, berkomitmen tidak hanya menyediakan lokasi yang layak, tetapi juga memberikan bantuan pembiayaan yang adil dan merata.
“UMKM ini jangan pilih kasih. Kita harus menerapkan ekonomi inklusif—merata, dikasih semua, jangan hanya kelompok tertentu. Itu keberpihakan yang akan kami jalankan,” pungkasnya.
Fenomena kampanye hitam seperti yang dialami Prof Udin menjadi peringatan bahwa praktik politik tidak sehat masih marak terjadi di musim pemilu. Potongan video yang dipelintir untuk menjatuhkan lawan politik berpotensi menyesatkan publik dan merusak iklim demokrasi.
Pengamat politik lokal menilai, serangan terhadap Udin bisa jadi muncul karena posisinya yang dianggap memiliki peluang besar memenangkan kontestasi.
“Isu yang dimunculkan ini memang sengaja diarahkan untuk merusak citra kandidat. Publik perlu hati-hati menerima informasi,” ujar salah satu pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Dengan situasi ini, tim pemenangan Udin–Dessy mengimbau masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Mereka menegaskan kembali bahwa komitmen pasangan calon ini adalah membangun UMKM agar lebih maju, bukan menggusur mereka. (Sumber: Koranbabelpos.id, Editor: KBO Babel)
