Program MBG Belum Menyentuh Desa Perlang, APDESI Soroti Kinerja Pengurus BGN Bangka Belitung

Yani Basaroni Pertanyakan Distribusi MBG, Ribuan Anak Desa Perlang Belum Tersentuh Program

banner 468x60
Advertisements

KBOBABEL.COM (LUBUK BESAR) — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari daerah. Langkah evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar berjalan efektif dan dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. Rabu (3/6/2026)

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bangka Tengah, Yani Basaroni, S.IP. Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran BGN merupakan langkah yang wajar mengingat program prioritas nasional tersebut telah berjalan selama tujuh bulan, namun masih terdapat wilayah yang belum menikmati manfaatnya.

banner 336x280

“Program MBG ini merupakan program yang sangat baik dan sangat ditunggu masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada ribuan warga, khususnya pelajar di wilayah pedesaan, yang belum mendapatkan manfaatnya. Karena itu, evaluasi yang dilakukan Presiden sangat wajar,” kata Yani Basaroni kepada media, Rabu (3/6/2026).

Yani yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Perlang mengungkapkan bahwa hingga saat ini Desa Perlang masih belum tersentuh program MBG. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Perlang merupakan salah satu desa terbesar dan terpadat di Kabupaten Bangka Tengah.

Ia menjelaskan, Desa Perlang memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar. Tercatat terdapat lima Sekolah Dasar (SD), empat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lima Posyandu, satu Pondok Pesantren, serta satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di wilayah pelayanan pendidikan yang sama.

Dengan jumlah lembaga pendidikan dan fasilitas pelayanan anak yang cukup banyak tersebut, diperkirakan lebih dari 2.500 pelajar dan anak-anak yang seharusnya menjadi sasaran program MBG hingga kini belum menerima manfaat program tersebut.

“Kami mencatat lebih dari 2.500 pelajar belum mendapatkan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apakah pengurus BGN di Bangka Belitung, khususnya yang menangani wilayah Bangka Tengah, mengetahui kondisi ini atau tidak?” ujar Yani.

Menurutnya, ketimpangan distribusi program tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara merata. Padahal, tujuan utama MBG adalah memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses terhadap asupan gizi yang memadai guna mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan.

Yani menegaskan bahwa pemerintah desa maupun APDESI tidak pernah menolak kehadiran program tersebut. Sebaliknya, pihaknya sangat berharap program MBG segera hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Perlang.

“Kami tidak pernah menolak program MBG. Justru masyarakat sangat menantikan program ini karena manfaatnya sangat besar bagi anak-anak sekolah dan keluarga,” tegasnya.

Ia berharap momentum evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya menyasar pejabat di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau struktur organisasi BGN di tingkat daerah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan program belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.

Yani menilai perlu adanya pemetaan yang jelas mengenai hambatan distribusi, kesiapan sarana pendukung, hingga koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.

“Harapan kami, Presiden juga mengevaluasi pengurus BGN sampai ke daerah. Cari tahu apa kendalanya dan mengapa masih ada desa yang belum tersentuh program. Jangan sampai ada anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tertinggal,” ujarnya.

DPC APDESI Bangka Tengah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat dijalankan secara lebih proporsional, profesional, dan tepat sasaran sehingga seluruh pelajar, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil, memperoleh hak yang sama untuk menikmati manfaat program unggulan pemerintah tersebut.

“Program ini sangat baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa benar-benar merata dan dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkas Yani Basaroni. (Desi Gustianti/KBO Babel)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *