KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menyeret proyek Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Program yang semestinya menjadi salah satu agenda unggulan pemerintah pusat itu kini diduga menyimpan persoalan serius mulai dari indikasi monopoli, penyalahgunaan kewenangan, hingga pelanggaran lingkungan. Senin (15/6/2026)
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, dugaan persoalan ini bermula dari penangkapan salah satu mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Kasus tersebut kemudian disebut-sebut berdampak hingga ke daerah, termasuk pada pelaksanaan proyek SPPG di Babel.
Sejumlah indikasi di lapangan mengarah pada dugaan adanya pola terstruktur dalam pengelolaan proyek, di mana izin pendirian SPPG diduga tidak sepenuhnya melalui mekanisme transparan. Bahkan, terdapat informasi yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak tertentu di tingkat pusat yang diduga memberikan rekomendasi dalam proses perizinan.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut.
Di sisi lain, dugaan praktik monopoli juga menjadi sorotan. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pengadaan berbagai kebutuhan SPPG, mulai dari peralatan dapur, omprengan atau wadah makanan, peralatan pencucian, hingga instalasi pendukung lainnya, diduga harus melalui pihak tertentu yang memiliki jaringan dengan pengelola di tingkat pusat.
Pola tersebut diduga menciptakan sistem satu pintu yang mengarah pada penguasaan proyek oleh kelompok tertentu. Akibatnya, pelaku usaha lokal yang ingin terlibat dalam program ini disebut harus mengikuti mekanisme tidak resmi yang membuka ruang terjadinya praktik tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, informasi yang berkembang juga menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah pengusaha yang mampu menguasai beberapa titik SPPG sekaligus. Bahkan, dalam beberapa kasus, satu pihak disebut dapat mengelola antara lima hingga sepuluh unit SPPG di wilayah yang berbeda.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi monopoli dan tidak meratanya distribusi kesempatan usaha dalam program yang seharusnya bersifat inklusif dan berkeadilan.
Tidak hanya itu, dugaan keterlibatan tokoh lokal, termasuk dari kalangan politik dan organisasi, juga ikut mencuat. Mereka disebut memiliki pengaruh dalam proses rekomendasi pendirian SPPG di sejumlah titik strategis di Bangka Belitung.
Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pendalaman serta verifikasi dari aparat penegak hukum.
Di tingkat pelaksanaan, sejumlah temuan lapangan juga menjadi perhatian. Beberapa SPPG di Kabupaten Bangka dilaporkan sempat tidak beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh tersendatnya aliran dana operasional dari pusat.
Situasi ini berdampak pada terganggunya pelayanan program makanan bergizi bagi para pelajar penerima manfaat di daerah tersebut. Jika benar terjadi, hal ini menunjukkan adanya ketergantungan operasional yang tinggi terhadap sistem pendanaan yang diduga tidak stabil.
Selain persoalan pendanaan dan tata kelola, dugaan pelanggaran lingkungan juga menjadi sorotan penting. Sejumlah bangunan SPPG disebut hanya memanfaatkan ruko atau bangunan komersial yang tidak dirancang khusus untuk kegiatan pengolahan makanan dalam skala besar.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait standar kesehatan dan kelayakan operasional, termasuk penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berdasarkan informasi yang beredar, sistem pengelolaan limbah di beberapa lokasi diduga tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta aspek keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.
Program MBG sendiri sejatinya merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar lebih sehat dan siap belajar. Namun, dugaan penyimpangan yang mencuat di tingkat pelaksanaan daerah dinilai dapat mencederai tujuan utama program tersebut.
Sejumlah pihak mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Negeri setempat, segera melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai indikasi yang berkembang di lapangan.
Fokus penyelidikan diharapkan mencakup proses perizinan, tata kelola pengadaan barang, mekanisme pendanaan, serta aspek lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan dan operasional SPPG.
Selain itu, pengawasan terhadap keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan proyek juga dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan.
Hingga berita ini disusun, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak pengelola SPPG di Bangka Belitung untuk memperoleh penjelasan resmi terkait berbagai dugaan tersebut.
Pihak berwenang diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia secara berkelanjutan. (Sumber : berita-fakta.com, Editor : KBO Babel)
