KBOBABEL.COM (MANGGAR) — Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi dalam menyikapi dinamika aktivitas pertambangan timah yang berkembang di tengah masyarakat. Senin (10/8/2026)
Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama yang berlangsung di Kantor Bupati Belitung Timur, Sabtu (8/8/2026). Pertemuan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Babel, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung Timur.
Pertemuan lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang muncul terkait aktivitas pertambangan timah.
Dinamika pertimahan di Belitung Timur menjadi perhatian karena sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan aparat penegak hukum tetap berkewajiban memastikan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif menjadi prioritas pemerintah bersama aparat keamanan. Namun, upaya menjaga keamanan tidak berarti mengesampingkan proses penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan.
“Yang pertama kita amankan kamtibmas, supaya aman dan tenteram. Langkah-langkah hukum tetap berjalan. Kalau ada kriminalitas, proses hukumnya tetap berjalan di kepolisian,” ujar Gubernur.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan ekonomi, serta kepastian hukum. Setiap aspirasi masyarakat akan tetap menjadi perhatian, tetapi penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aspirasi Harga Timah Dibahas
Selain persoalan keamanan, rapat tersebut turut membahas aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan dan harga komoditas timah.
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan masyarakat agar harga timah berada di angka Rp200 ribu. Menurut Gubernur, aspirasi tersebut telah didengar dan menjadi salah satu poin yang dibahas pemerintah dalam menyikapi kondisi pertimahan saat ini.
Pembahasan mengenai harga menjadi penting karena perubahan kebijakan maupun mekanisme pembelian timah dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat agar aktivitas pertambangan dilakukan di wilayah yang diperbolehkan dan memiliki dasar hukum.
Gubernur mengimbau agar masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tidak memasuki kawasan yang dilarang maupun mengganggu fasilitas dan lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
“Silakan menambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi, hutan lindung dan DAS. Mari kita lakukan dengan baik,” katanya.
Imbauan tersebut sekaligus menegaskan bahwa aspirasi masyarakat mengenai keberlangsungan aktivitas pertambangan perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan tata ruang.
Bupati Beltim: Jangan Berkembang Menjadi Konflik
Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat yang selama ini memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan timah.
Menurutnya, persoalan yang berkembang tidak boleh dibiarkan menjadi konflik terbuka yang justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, aparat keamanan dan PT Timah untuk mencari solusi terbaik, seperti yang kita upayakan hari ini. Yang kita inginkan adalah masyarakat bisa tetap bekerja, ekonomi tetap bergerak. Namun semuanya dilakukan sesuai aturan dan dengan menjaga keamanan serta ketertiban,” ujar Kamarudin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, serta pihak PT Timah.
Menurut Kamarudin, komunikasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di lapangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil langkah yang dapat memperburuk keadaan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Aspirasi masyarakat akan kita sampaikan dan perjuangkan melalui jalur yang benar. Mari kita sama-sama menjaga Beltim ini agar tetap aman, karena keamanan dan ketenangan adalah kepentingan kita bersama,” katanya.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh situasi.
Penyelesaian persoalan pertambangan, menurut pemerintah, membutuhkan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat keamanan, serta perusahaan.
Pemerintah menilai dialog dan musyawarah perlu terus dikedepankan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum.
Pemkab Belitung Timur bersama Forkopimda juga berkomitmen menjaga stabilitas daerah selama proses penyelesaian persoalan pertimahan berlangsung.
Koordinasi lintas lembaga akan terus dilakukan untuk memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan terukur.
Di sisi lain, pemerintah berharap masyarakat tetap menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang telah tersedia. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka sebelum berkembang menjadi konflik.
Jaga Ekonomi dan Kondusivitas
Dinamika pertambangan timah di Belitung Timur tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan keamanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya agar roda perekonomian tetap berjalan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi.
Pemerintah juga mendorong agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak terhadap kawasan hutan lindung, DAS, irigasi, maupun lingkungan yang menjadi kepentingan masyarakat luas.
Dengan penguatan koordinasi antara Pemkab Beltim, Pemprov Babel dan Forkopimda, pemerintah berharap berbagai persoalan pertimahan dapat diselesaikan melalui langkah konkret dan komunikasi yang terbuka.
Pemerintah memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari pembahasan, namun pada saat yang sama meminta seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban.
Situasi yang kondusif dinilai menjadi prasyarat penting agar proses penyelesaian persoalan pertimahan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berharap masyarakat tidak terprovokasi dan tetap memberikan ruang bagi proses dialog serta pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, penyelesaian persoalan pertimahan di Belitung Timur diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat untuk bekerja, menjaga aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pertambangan berlangsung sesuai aturan dan tidak mengorbankan keamanan maupun lingkungan. (Sumber : trawangnews.com, Editor : KBO Babel)
