KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Belitung kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan langkah cepat dari PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Selasa (22/9/2026)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Partai NasDem, Edi Nasapta, mendesak Pertamina segera mengirimkan pasokan BBM darurat ke Pulau Belitung, khususnya Pertalite.
Menurut Edi, antrean panjang yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya persoalan yang harus segera ditangani. Masyarakat, kata dia, tidak semestinya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Ia menegaskan, kondisi ketersediaan BBM tidak cukup hanya dilihat berdasarkan laporan stok. Kondisi nyata di lapangan harus menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah pasokan benar-benar aman bagi masyarakat.
“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” tegas Edi Nasapta, Senin (21/9/2026).
Edi meminta Pertamina mempercepat sekaligus menambah pasokan BBM hingga kondisi seluruh SPBU di Belitung kembali normal. Apabila diperlukan, jumlah mobil tangki yang mendistribusikan BBM ke SPBU juga harus ditambah.
Selain itu, ia meminta jam operasional SPBU dapat diperpanjang selama kondisi belum normal. Seluruh nozzle Pertalite yang tersedia juga diminta diaktifkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan.
Petugas pelayanan, menurut Edi, juga perlu diperbanyak terutama pada jam-jam dengan tingkat antrean paling padat. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mempercepat pengisian BBM dan mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.
Minta Data Pasokan Dibuka
Selain meminta langkah darurat, Edi juga mendesak Pertamina membuka data terkait ketersediaan dan distribusi BBM secara transparan.
Data yang diminta antara lain kuota BBM untuk Pulau Belitung, stok di terminal BBM, penyaluran harian, jadwal kedatangan kapal pengangkut, hingga distribusi BBM ke masing-masing SPBU di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
Menurut Edi, keterbukaan data penting agar masyarakat dapat mengetahui penyebab terjadinya antrean panjang dan langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.
“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan,” katanya.
Ia meminta seluruh pihak tidak menutup-nutupi akar persoalan. Beberapa kemungkinan, kata Edi, perlu diperiksa secara terbuka, mulai dari kuota yang tidak mencukupi, keterlambatan pengiriman, persoalan distribusi hingga dugaan kebocoran penyaluran.
“Apakah kuotanya kurang, pengiriman terlambat, distribusinya bermasalah, atau terjadi kebocoran penyaluran—semuanya harus dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Edi juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh apabila data kebutuhan riil menunjukkan kuota Pertalite untuk Pulau Belitung sudah tidak lagi mencukupi.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Babel, pemerintah kabupaten, Pertamina dan BPH Migas perlu duduk bersama untuk membahas kemungkinan penyesuaian atau penambahan kuota apabila kebutuhan masyarakat memang telah meningkat.
Pertumbuhan Kendaraan hingga Pariwisata Harus Jadi Pertimbangan
Menurut Edi, penentuan kuota BBM tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aktivitas masyarakat di Belitung. Pertumbuhan jumlah kendaraan, aktivitas pariwisata, kebutuhan nelayan, transportasi air, sektor pertanian serta berbagai aktivitas ekonomi harus menjadi bagian dari evaluasi kebutuhan BBM.
Sebagai daerah kepulauan, Belitung juga memiliki karakteristik distribusi yang berbeda dengan wilayah daratan. Ketergantungan terhadap transportasi laut membuat ketersediaan persediaan pengaman menjadi penting, terutama ketika terjadi cuaca buruk atau gangguan terhadap jadwal transportasi laut.
“Belitung merupakan daerah kepulauan sehingga juga membutuhkan persediaan pengaman untuk menghadapi keterlambatan pengiriman akibat cuaca maupun gangguan transportasi laut,” jelasnya.
Di sisi lain, Edi menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM penugasan tetap harus dilakukan. Pembelian berulang, penimbunan, pelangsiran maupun bentuk penyalahgunaan BBM harus ditindak sesuai ketentuan.
Namun, ia meminta pengawasan tersebut tidak sampai menyulitkan masyarakat yang memang berhak menggunakan BBM untuk kebutuhan produktif.
Nelayan, petani, pelaku usaha kecil dan pengguna transportasi air yang memenuhi ketentuan serta memiliki surat rekomendasi resmi, menurut Edi, harus tetap mendapatkan pelayanan sesuai haknya.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja,” ujarnya.
Dorong Percepatan Surat Rekomendasi
Edi juga meminta pemerintah daerah mempercepat pelayanan penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang memenuhi persyaratan. Menurutnya, proses administrasi yang cepat dapat membantu memastikan masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM dapat memperoleh pelayanan secara tertib.
Selanjutnya, Edi akan mendorong dilaksanakannya rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Pertemuan tersebut diharapkan melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, BPH Migas, Dinas ESDM Provinsi Babel, pemerintah kabupaten, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum serta seluruh pengelola SPBU di Pulau Belitung.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memetakan persoalan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok, jadwal pasokan, kapasitas terminal, distribusi menuju SPBU hingga pengawasan di tingkat konsumen.
Edi menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian dan penyelesaian konkret atas persoalan antrean BBM yang terjadi.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan darurat sekarang, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir,” pungkas Edi Nasapta. (Mung Harsanto/KBO Babel)
