KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Antrian panjang kendaraan bermotor di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pangkalpinang dan beberapa titik lain di Pulau Bangka kembali menjadi sorotan publik. Pemandangan mengularnya antrean kendaraan roda dua dan roda empat terjadi dalam beberapa hari terakhir dan memicu kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang akhir tahun. Situasi ini langsung mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, yang menilai bahwa gangguan distribusi merupakan persoalan serius yang perlu segera dievaluasi. Selasa (18/11/2025)
Menurut Eddy, antrean yang kembali terjadi ini disinyalir dipicu oleh potensi gangguan distribusi BBM akibat gelombang tinggi yang kerap melanda wilayah perairan Bangka Belitung. Kondisi cuaca ekstrem di laut menjadi tantangan tersendiri bagi proses pengiriman BBM dari daerah-daerah pemasok seperti Palembang. Meski begitu, Eddy menegaskan bahwa persoalan serupa tidak boleh terus berulang tanpa solusi yang jelas dari Pertamina.
“Pertamina seharusnya sudah melakukan mitigasi jauh-jauh hari. Jangan sampai masalah ini berulang terus dengan alasan gelombang,” ujar Eddy Iskandar usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Babel, Senin (17/11/2025). Ia menilai bahwa pengelolaan distribusi BBM selama ini belum sepenuhnya adaptif terhadap potensi kendala cuaca yang kerap terjadi setiap akhir tahun.
Eddy menjelaskan bahwa jika sebelumnya pengiriman BBM dilakukan setiap tiga hingga empat hari sekali, maka frekuensi tersebut seharusnya dapat ditingkatkan menjadi setiap hari untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan. Dengan pola distribusi harian, menurutnya, stok BBM di Babel tidak akan mudah terganggu meskipun terjadi gelombang tinggi di perairan. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi mitigasi efektif untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Kalau pengiriman bisa dilakukan setiap hari dari Palembang atau daerah lain tempat pengambilan BBM, maka jadwal yang biasanya tiga atau empat hari sudah datang, tidak akan terlambat,” jelasnya. Eddy menilai bahwa peningkatan intensitas pengiriman sangat perlu dilakukan untuk menghindari kondisi antrean panjang seperti yang terjadi saat ini.
Selain persoalan distribusi, Eddy juga menyoroti adanya dugaan praktik pelanggaran hukum terkait distribusi BBM di lapangan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan pengelolaan BBM yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti secara serius setiap indikasi pelanggaran agar tidak terjadi distorsi distribusi yang memperburuk situasi.
“Tentu ini harus diusut tuntas oleh aparat. Kita berharap seperti itu, sehingga tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum yang merugikan masyarakat,” tegas Eddy. Ia menilai bahwa penegakan hukum juga merupakan bagian penting dalam memastikan BBM benar-benar tersalurkan kepada masyarakat secara tepat dan sesuai dengan aturan.
Eddy menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM oleh Pertamina, ditambah dengan penindakan terhadap pelanggaran hukum, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia berharap langkah konkret dapat segera diambil agar persoalan antrean panjang di SPBU tidak terulang dan masyarakat dapat merasakan kepastian pasokan BBM menjelang akhir tahun.
Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Eddy mendesak pemerintah daerah dan Pertamina untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Bangka Belitung. Menurutnya, hanya dengan mitigasi matang dan pengawasan ketat, persoalan keterlambatan pengiriman dapat dicegah, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terjamin. (Sumber : Era Baru Media, Editor : KBO Babel)
