KBOBABEL.COM (BANGKA TENGAH) — Aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Bangka Tengah kian tak terkendali. Puluhan ponton rajuk tower beroperasi bebas di kawasan Merbuk dan Kenari, Kecamatan Koba, tanpa izin resmi. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga diduga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Selasa (28/10/2025)
Ironisnya, sosok yang disebut-sebut sebagai dalang utama tambang ilegal ini, seorang koordinator bernama Iswadi, masih berkeliaran bebas tanpa tersentuh hukum. Dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat pun mulai mencuat, menimbulkan tanda tanya besar terkait lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut.
“Kami sudah memberikan informasi lengkap ke pihak Polres Bangka Tengah melalui Kapolres AKBP Dr. I Gede Bratasena, S.I.K., M.I.K., mengenai aktivitas tambang ilegal ini, termasuk siapa saja yang terlibat. Namun sampai sekarang belum ada tindakan nyata terhadap Iswadi dan tidak ada klarifikasi resmi mengenai hal ini,” ungkap Reno, salah seorang jurnalis investigasi lokal kepada awak media, Selasa (21/10/2025).
Menurut Reno, pihak kepolisian seolah hanya melakukan koordinasi internal tanpa langkah penindakan lapangan yang tegas.
“Kapolres hanya berkoodinasi ke pihak Propam Polres Bangka Tengah melalui Kasi Propam, Reno Iskandar, S.H., untuk melakukan pengecekan ke lokasi tambang. Namun hasilnya nihil, dan tidak ada tindakan tegas terhadap aktivitas tambang maupun terhadap Iswadi sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Propam Polres Bangka Tengah, Reno Iskandar, S.H., membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi tambang bersama Paminal Polres Bangka Tengah. Namun, ia mengklaim tidak menemukan adanya keterlibatan personel kepolisian di lokasi.
“Paminal sudah melakukan pengecekan ke lokasi, Pak. Untuk sementara ini belum menemukan adanya anggota kami yang terlibat di situ. Nanti akan kita dalami lagi. Kami juga sudah mendatangi rumah Iswadi, tapi yang bersangkutan tidak berada di rumah,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Meski demikian, data yang dihimpun tim investigasi menunjukkan bahwa Iswadi memiliki jaringan yang cukup luas dan diduga melibatkan sejumlah oknum dari berbagai instansi. Ia disebut berperan sebagai penghubung antara pemilik ponton dengan aparat setempat agar operasi tambang ilegal tetap berjalan mulus.
Di lapangan, terlihat papan larangan yang jelas bertuliskan “Dilarang Melakukan Penambangan Tanpa Izin”, namun peringatan itu tidak diindahkan. Puluhan ponton masih beroperasi bebas di siang bolong, menunjukkan lemahnya pengawasan dan dugaan adanya “kongkalikong” antara pelaku dengan pihak tertentu.
Kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan pun serius. Kolong bekas tambang berubah menjadi kubangan besar, mengancam ekosistem air dan lahan pertanian di sekitarnya.
Publik menilai lemahnya tindakan aparat terhadap praktik tambang ilegal ini telah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat meminta agar aparat tidak “tumpul ke atas, tajam ke bawah.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahkan telah menegaskan pentingnya penindakan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku tambang ilegal, termasuk mereka yang membekingi kegiatan tersebut.
“Tidak peduli mau jenderal, mau siapa pun, yang berani backup tambang ilegal harus ditindak. Negara tidak boleh kalah dengan mafia tambang,” tegas Presiden Prabowo dalam sebuah pernyataannya yang dikutip beberapa waktu lalu.
Desakan publik kini semakin kuat. Pihak kepolisian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta instansi terkait diminta segera mengambil langkah tegas. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat penting agar keadilan benar-benar ditegakkan.
Masyarakat mendesak agar tiga langkah utama segera dilakukan oleh aparat penegak hukum:
-
Segera menangkap dan mengadili Iswadi, sosok yang diduga menjadi koordinator utama tambang ilegal di Bangka Tengah.
-
Mengusut tuntas jaringan yang terlibat, termasuk oknum dari berbagai instansi yang diduga menerima setoran.
-
Menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap proses hukum yang berjalan agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
“Sudah saatnya aparat menunjukkan keberpihakannya pada hukum, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan sampai rakyat berpikir hukum hanya tajam ke bawah,” ujar salah satu tokoh masyarakat Koba, menutup keterangannya. (Sumber : Target News, Editor : KBO Babel)
