KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mencatat sejarah baru dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang secara resmi mengumumkan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Sebanyak 1.222 formasi disiapkan khusus untuk pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) di lingkungan Pemkab Basel. Rabu (10/9/2025)
Kebijakan ini disebut sebagai langkah progresif yang memberi kepastian status sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdikan diri di berbagai instansi pemerintah.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengaku bangga dengan capaian tersebut. Ia menilai langkah cepat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Basel dalam menata tenaga non-ASN menjadi kunci keberhasilan.
“Alhamdulillah, BKPSDMD bergerak cepat. Mulai dari merit sistem, pengawasan hingga kedisiplinan pegawai berjalan baik. Saya bangga dengan capaian ini,” ujar Riza Herdavid kepada media, Rabu (10/9/2025).
Rincian Formasi PPPK Paruh Waktu
Dari total 1.222 formasi yang dibuka, sebanyak 939 formasi diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang sudah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rinciannya terdiri dari empat formasi guru, 41 tenaga kesehatan, serta 894 tenaga teknis.
Sementara itu, 283 formasi lainnya ditujukan untuk pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Formasi ini terbagi atas enam guru, 37 tenaga kesehatan, serta 240 tenaga teknis.
Menurut Riza, kebijakan ini diarahkan untuk mengakomodasi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi lebih dari dua tahun, pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun gagal, serta yang sudah melalui tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak bisa mengisi formasi karena keterbatasan kuota.
“Mereka inilah yang akan mendapatkan prioritas melalui skema PPPK paruh waktu. Dengan begitu, kerja keras dan pengabdian mereka tetap dihargai negara,” jelas Riza.
Hak dan Status PPPK Paruh Waktu
Para tenaga honorer yang lolos seleksi nantinya akan dilantik secara resmi dan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Mereka juga akan memperoleh akses jaminan sosial serta layanan kesehatan sebagaimana hak pegawai pemerintah.
Kontrak kerja akan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kondisi keuangan daerah. Selain itu, jam kerja akan menyesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan anggaran.
“Jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan,” ungkap Riza.
Proses Pengisian DRH
Bupati Basel juga mengingatkan tenaga honorer yang mendapat alokasi untuk segera melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) melalui laman resmi BKN di https://sscasn.bkn.go.id. Proses pengisian berlangsung mulai 28 Agustus hingga 15 September 2025.
“Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk memastikan penataan tenaga non-ASN selesai pada tahun 2025. Semoga bisa memberi kepastian bagi mereka yang selama ini setia mengabdi,” tegas Riza.
Jadi Pionir Nasional
Dengan pengumuman 1.222 formasi PPPK paruh waktu ini, Basel resmi menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih berstatus non-ASN.
Riza menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin menunda penyelesaian masalah tenaga honorer yang sudah lama menunggu kejelasan status.
“Basel harus menjadi pelopor dalam menata tenaga kerja pemerintahan. Semoga daerah lain bisa mengikuti langkah serupa,” kata dia.
Kebijakan ini dinilai membuka jalan bagi tenaga honorer untuk memperoleh kepastian status, perlindungan kerja, serta kesejahteraan yang lebih baik, sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang sudah berlangsung bertahun-tahun. (Sumber : Bangkapos, Editor : KBO Babel)
