KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Sabtu (20/6/2026)
Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berhasil mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Menurut Eddy, raihan opini WTP yang kesembilan kalinya secara beruntun merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, hingga pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah merasa puas dan mengabaikan berbagai catatan yang masih diberikan oleh BPK.
Menurutnya, dalam hasil pemeriksaan masih terdapat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan-temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi persoalan yang berulang pada masa mendatang.
“Kembali mendapatkan opini WTP dan ini yang patut disyukuri. Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD,” katanya.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Babel berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Eddy mengatakan DPRD akan melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Kami akan membahas kembali bersama pemerintah daerah sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan,” tegasnya.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh perangkat daerah diharapkan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Ia menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya bergantung pada penyusunan laporan keuangan yang baik, tetapi juga pada keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor.
“Apa yang menjadi atensi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dengan serius. Kita berharap semua rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menyoroti tantangan pengelolaan keuangan daerah yang akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah daerah harus terus memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperbaiki sistem pengawasan internal agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik.
Ia juga mengingatkan bahwa mempertahankan opini WTP jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya untuk pertama kali. Oleh sebab itu, seluruh OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga akuntabilitas dan disiplin anggaran.
“Harapan kita tentu semakin baik ke depan. Tantangan pemerintah akan semakin besar sehingga pengelolaan keuangan harus semakin profesional agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” katanya.
Selain menjadi indikator tata kelola yang baik, opini WTP juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
DPRD Babel berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, berbagai rekomendasi yang masih menjadi catatan diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga tidak muncul kembali dalam pemeriksaan berikutnya.
“Jadi tidak ada permasalahan dan tentu kita berharap tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama di periode berikutnya,” pungkas Eddy.
Raihan opini WTP sembilan kali berturut-turut tersebut menjadi catatan positif bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Muhamad Zen/KBO Babel)
